Bicarakan Waktu Munas, Rapimnas Golkar Tegang

Kompas.com - 13/08/2009, 14:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam membicarakan waktu penyelenggaraan Munas Partai Golkar mendatang, situasi Rapimnas Golkar, Kamis (13/8), sempat tegang. Adu argumen sempat terjadi antara pihak yang mendesak penyelenggaraan munas tepat pada akhir September dan pihak yang setuju munas diselenggarakan bulan Oktober. 

Ketua DPP Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) Golkar Yuddy Chrisnandi enggan merinci bentuk ketegangan yang terjadi. Namun, beredar kabar, anggota Dewan Penasihat Aburizal Bakrie yang juga mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar mendatang sempat menginterupsi ketua umum Jusuf Kalla terkait pembahasan waktu.  

Yuddy hanya mengatakan, AD/ART menyerahkan kewenangan untuk menentukan waktu berada di tangan DPP dengan mendengarkan aspirasi rapimnas.  Menurutnya, DPP sudah memiliki kesepakatan bahwa munas diselenggarakan pada bulan Oktober dengan puncaknya di hari ulang tahun Golkar di pertengahan Oktober. 

"Lalu ada pendapat berkembang munas lebih cepat sekitar akhir September atau sebelum pelantikan DPR dengan berbagai alasan," ujar Yuddy di sela-sela jeda rapimnas. 

Para pendukung munas akhir September beralasan, makin cepat munas, maka hal itu dapat mempermudah pemilihan ketua fraksi, ketua MPR dan DPR periode baru mendatang. Sementara itu, menurut Yuddy, itu tidak bermasalah. "Justru yang menimbulkan tanda tanya kalau sebelum bulan Oktober, apa mau berebut pengaruh untuk bentuk formasi di DPR, atau jadi menteri," lanjutnya. 

Dia mendorong agar setiap pihak mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan organisasi, lagi pula selama ini pimpinan lembaga negara itu dipilih oleh pengurus lama. Loyalitas kepada pimpinan baru partai tak perlu dipermasalahkan pula. 

"Nanti yang terpilih tentu kan juga akan taat kepada pemimpin baru. Loyalitasnya kan bukan figur, tapi kepada organisasi. JK tidak berambisi untuk menentukan itu (pimpinan lembaga negara). Dia hanya ingin menegakkan aturan," tandas Yuddy. 

Dia juga mengatakan, sikap bersikeras dari pihak pendukung Munas akhir September jangan sampai mengesankan seolah-olah DPP itu gagal dalam pileg dan pilpres kemarin sehingga munas perlu dipercepat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau