JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam membicarakan waktu penyelenggaraan Munas Partai Golkar mendatang, situasi Rapimnas Golkar, Kamis (13/8), sempat tegang. Adu argumen sempat terjadi antara pihak yang mendesak penyelenggaraan munas tepat pada akhir September dan pihak yang setuju munas diselenggarakan bulan Oktober.
Ketua DPP Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) Golkar Yuddy Chrisnandi enggan merinci bentuk ketegangan yang terjadi. Namun, beredar kabar, anggota Dewan Penasihat Aburizal Bakrie yang juga mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar mendatang sempat menginterupsi ketua umum Jusuf Kalla terkait pembahasan waktu.
Yuddy hanya mengatakan, AD/ART menyerahkan kewenangan untuk menentukan waktu berada di tangan DPP dengan mendengarkan aspirasi rapimnas. Menurutnya, DPP sudah memiliki kesepakatan bahwa munas diselenggarakan pada bulan Oktober dengan puncaknya di hari ulang tahun Golkar di pertengahan Oktober.
"Lalu ada pendapat berkembang munas lebih cepat sekitar akhir September atau sebelum pelantikan DPR dengan berbagai alasan," ujar Yuddy di sela-sela jeda rapimnas.
Para pendukung munas akhir September beralasan, makin cepat munas, maka hal itu dapat mempermudah pemilihan ketua fraksi, ketua MPR dan DPR periode baru mendatang. Sementara itu, menurut Yuddy, itu tidak bermasalah. "Justru yang menimbulkan tanda tanya kalau sebelum bulan Oktober, apa mau berebut pengaruh untuk bentuk formasi di DPR, atau jadi menteri," lanjutnya.
Dia mendorong agar setiap pihak mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan organisasi, lagi pula selama ini pimpinan lembaga negara itu dipilih oleh pengurus lama. Loyalitas kepada pimpinan baru partai tak perlu dipermasalahkan pula.
"Nanti yang terpilih tentu kan juga akan taat kepada pemimpin baru. Loyalitasnya kan bukan figur, tapi kepada organisasi. JK tidak berambisi untuk menentukan itu (pimpinan lembaga negara). Dia hanya ingin menegakkan aturan," tandas Yuddy.
Dia juga mengatakan, sikap bersikeras dari pihak pendukung Munas akhir September jangan sampai mengesankan seolah-olah DPP itu gagal dalam pileg dan pilpres kemarin sehingga munas perlu dipercepat.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang