ICW: Testimoni Antasari Mungkin Fitnah

JAKARTA, KOMPAS.com - Testimoni ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Antasari Azhar, mengenai dugaan suap yang melibatkan sejumlah petinggi KPK lemah. Pasalnya testimoni tersebut bukan berasal orang yang melakukan suap, melainkan dari pihak ketiga yang juga tidak disuap secara langsung.

"Bukti-buktinya tidak cukup kuat untuk menjerat pimpinan KPK yang lain. Bisa jadi ini fitnah," kata Emerson Yuntho, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/8).

Seperti yang diberitakan, testimoni itu berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan yang ditangani KPK.

Berdasarkan pengakuan Antasari, Direktur Utama PT. Masaro Radiokom, Anggoro Widjoyo telah menyuap dua pemimpin KPK sebesar Rp 6 miliar. Pernyataan Antasari ini didasari pengakuan Anggoro, saat dirinya bertemu dengan buron itu di Singapura. 

Menurut Emerson, pencabutan surat cekal terhadap Anggoro, yang disebut-sebut Antasari dalam testimoninya adalah palsu. "Jadi tidak ada bukti yang kuat tentang kebenaran testimoni itu," ujarnya. Kuat dugaan testimoni tersebut salah satu alat melemahkan KPK," kata dia.

Menurut Emerson, kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi petinggi KPK lainnya. Selama lima tahun terakhir, pengawasan KPK hanya berpusat pada staff dan pegawai. Sedangkan petinggi KPK justru KPK leluasa bergerak.

ICW sendiri mencatat, paling sedikit 17 kasus bukti pelanggaran KPK yang dilakukan Antasari, antara lain pertemuan dengan pihak-pihak yang diduga menjadi tersangkan kasus korupsi. "Kinerja KPK harus Lebih baik. KPK harus menjawab Kecurigaan publik pengungkapan mengenai kasus suap yang ada," kata dia.

Lebih jauh Emerson juga mengatakan, nasib lembaga KPK berada ditangan presiden mendatang. Presiden harus memberikan dukungan kepada KPK. Tidak hanya memberikan secara komitmen tapi secara politik. Selain itu, jajaran penegak hukum yaitu, Kejaksaan dan kepolisian harus bersikap tegas pada upaya-upaya pelemahan KPK.