Belitong, Seperti Tebu yang Jadi Sepah

Kompas.com - 25/08/2009, 09:40 WIB

Sejarah Pulau Belitong seperti kisah tebu yang dibuang setelah jadi sepah. Semasa zaman Belanda hingga Orde Baru, pulau itu ditimang-timang lantaran menghasilkan timah yang memberi untung besar. Saat harga timah merosot dan tak lagi jadi primadona ekspor, kawasan itu pun ditinggalkan.
    
Belanda mendirikan perusahaan pertambangan timah besar pada tahun 1851, yang dikenal dengan nama Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton (GMB). Belitong memberi kentungan besar dengan timah yang diekspor ke Eropa. Untuk memperbesar usaha, didatangkanlah para pekerja tambang dari China.
    
Belanda memenuhi kebutuhan makanan bagi para pekerja dan membuat perumahan bagi karyawan dan pejabat tambang timah, antara lain di Bukit Samak di Manggar (sekarang Belitong Timur). Meski para pekerja timah mendapat kesejahteraan, tetapi buruh dari kalangan Melayu tetap dianaktirikan. "Ada strata kelas sosial ciptaan Belanda, yaitu pejabat timah dari Eropa, kuli China, suku Laut, dan masyarakat Melayu lokal," kata Salim.
    
Kelas itu sangat ketat membatasi gerak-gerik masyarakat. Pergaulan pejabat timah tinggi dan rendah yang beda kelas dipisahkan. "Masyarakat yang tak terlibat dalam tambang timah sama sekali tak bisa menikmati kemakmuran itu," kata Sa'ei MS (73), Ketua Lembaga Adat Belitong Timur di Manggar.
    
Ketika Indonesia merdeka, Belitong jadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Namun, timah masih dikelola elite Belanda hingga tahun 1959. Selepas itu, perusahaan timah dikeola PN Timah, lantas menjadi PT Timah Tbk. Semasa itu, timah masih menjadi primadona meski keuntungannya banyak diangkut kepusat.
    
Pertengahan tahun 1980-an, harga timah merosot, kemudian pertengahan tahun 1990-an, pemerintah resmi menutup penambangan tersebut. Belitong pun ditinggalkan sebagai kawasan telantar.

Pascareformasi
  
Setelah reformasi 1998, masyarakat ramai-ramai mulai menambang timah. Ada yang melimbang secara tradisional dengan memunguti pasir dan tanah di bekas tambang timah. Ada lagi tambang timah inkonvensional (TI) yang mengerahkan alat berat menyedot pasir secara besar-besaran. Akibat penambangan ini, tanah di Belitong kini rusak parah.
    
Bekas penambangan yang tak direklamasi meninggalkan lubang alias kolong bekas galian. Galian itu merusak jalur air, bahkan mengancam kelestarian lingkungan pantai yang indah. Penyedotan dan lumpur timah mencemari sungai.
    
"Kalau penambangan liar ini dibiarkan terus, kami tidak tahu bagaimana nasib Belitong 20 tahun lagi? Jangan-jangan sudah tenggelam," kata Khairil Musridiyanto, warga Manggar yang juga Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Belitong Timur.
    
Tahun 2000, wilayah itu memisahkan diri dari Sumatera Selatan dan masuk dalam Provinsi Kepulauan Bangka-Belitong. Belitong kemudian terbagi dua, yaitu Belitong (induk) dengan ibu kota Tanjung Pandan dan Belitong Timur dengan ibu kota Manggar. Meski sudah dimekarkan, nasib kawasan belum jauh berubah, masih tertinggal dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
    
"Untunglah muncul novel dan film Laskar Pelangi. Semoga karya itu menandai kebangkitan Belitong," kata Saderi (68), tokoh masyarakat di Gantong, Belitong. (IAM)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau