DPR Baru, Milton Pakpahan Gantikan Freddy Numberi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih Partai Demokrat Freddy Numberi mengharuskan Demokrat menentukan penggantinya. Milton Pakpahan, caleg dengan perolehan suara terbanyak kedua di daerah pemilihan Papua, tempat Freddy terpilih, dipastikan menggantikan Freddy.

Kepada Kompas.com, Kamis (27/8), Sekjen Demokrat Marzuki Alie mengatakan rekomendasi nama Milton sudah sekaligus disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersamaan dengan pengajuan surat pengunduran diri Freddy.

Penggantian Milton sendiri, ungkap Marzuki, hanya didasarkan pada ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2008 Pemilu Legislatif yang mengatur bahwa caleg terpilih digantikan oleh caleg dengan perolehan suara terbanyak kedua.

Terkait alasan pengunduran diri Freddy yang disampaikan ke partai, Marzuki mengatakan tidak mengetahui secara jelas. "Orang kan punya pertimbanganlah. Kita tak mendengar langsung alasannya. Saya tak mau berandai-andai, itu hak politik beliau. Surat pengunduran diri dibawa oleh penggantinya," tutur Marzuki.

Beri Kesempatan pada yang Lain

Sementara itu, ketika dikonfirmasi kemarin, Rabu (26/8), Freddy Numberi mengatakan dirinya hanya ingin memberikan kesempatan kepada generasi muda Papua lainnya untuk menjadi anggota DPR RI. "Saya ingin mendorong adik-adik saya dari Partai Demokrat Papua untuk masuk. Biar mereka belajar agar ke depan mengetahui konteks legislatif yang baik, bagaimana berkoordinasi dengan pemerintah, membanguun kemitraan untuk membangun negeri. Makanya saya serahkan kepada mereka," tegas Freddy.

Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) ini juga sempat membantah pengunduran dirinya terkait dengan pencalonan kembali dirinya di kabinet pemerintahan SBY mendatang.

Marzuki juga menegaskan pengunduran diri Freddy tak ada hubungannya dengan pencalonannya kembali sebagai menteri. Penggantian Freddy dengan Milton Pakpahan, yang notabene bukan putra asli Papua, juga tak perlu dipermasalahkan. "Kita NKRI. Kalau yang asli putra daerah itu memang harus DPD. Yang penting aspiratif-lah untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat di sana. Sepanjang bisa menyampaikan aspirasi dan komunikatif dengan daerah yang bersangkutan, kenapa tidak," tandas Marzuki.