Gedung Tak Ramah Lingkungan, Mayoritas Punya Pemerintah

()

JAKARTA, KOMPAS.com — Lebih dari 50 persen bangunan gedung di Jakarta adalah milik pemerintah dan hampir semuanya menggunakan AC berfreon yang tidak ramah lingkungan.

Kenyataan ini ironis di tengah semangat mengendalikan pemanasan global. Apalagi, Jakarta rencananya akan memberlakukan peraturan gubernur mengenai green building dan mengevaluasi target ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 13,94 pada 2010.

"Pemkot harusnya di garda depan untuk upaya ini, mulai dari green building hingga pengurangan penggunaan freon. Gedung-gedung pemerintah kan masih banyak yang ber-AC freon. Meski kita mati-matian membangun RTH, kalau AC-nya masih freon, ya enggak pengaruh," ujar Sekjen Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) Bernardus Djonoputro dalam diskusi bertajuk "Ruang Terbuka Hijau Jakarta Vs Kepentingan Bisnis" di Mayapada Tower, Kamis (27/8).

Ketua Kelompok Studi Arsitektur Lanskap Indonesia Nirwono Yoga juga mengatakan, pemkot harus berinisiatif memberikan contoh penerapan pergub ini mulai dari sekarang. "Kalau mau ketat pada aturan green building, penggunaan AC tahun lama harus diganti," kata Yoga.

Dengan demikian, upaya perluasan RTH untuk Jakarta yang nyaman akan makin optimal dengan bantuan kebijakan green building ini, terutama dengan pengendalian penggunaan AC ber-freon.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Plafon Terminal 3 Bandara Soetta Jebol akibat Hujan Deras, Penumpang Berlarian

Saat Ara Berdebat dengan Hercules soal Penguasaan Lahan di Tanah Abang

Brian MasterChef Indonesia 5 Meninggal Dunia

Identitas Sopir Livina yang Senggolan dengan Innova Terungkap, Bakal Dimintai Keterangan

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com