Tak Ada Pemilu Tanpa Gaza
KOTA GAZA, KOMPAS.com - Perdana Menteri Ismail Haniya yang memimpin pemerintah Hamas di Jalur Gaza, Rabu (2/9), memperingatkan penyelenggaraan pemilihan umum Palestina di Tepi Barat dan tidak di Gaza dengan mengatakan, tindakan itu merupakan "kejahatan nasional".
Hamas dan Partai Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmud Abbas yang didukung Barat berusaha selama beberapa bulan mencapai kesepakatan persatuan nasional untuk membuka jalan bagi pemilihan umum parlemen dan presiden pada awal tahun depan.
Namun, beberapa babak pembicaraan yang ditengahi Mesir sejak awal tahun ini tidak menunjukkan banyak kemajuan dan membuat pemilu itu menjadi tidak pasti. "Jika Ramallah mengadakan pemilihan umum di Tepi Barat dan tidak di Gaza, itu akan menjadi kejahatan politik dan nasional," kata Haniya kepada wartawan di Gaza, menunjuk pada pemerintah Tepi Barat yang dipimpin Abbas.
"Saya berharap tidak ada orang yang akan pergi ke tempat pemilihan umum semacam itu, karena hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi sulit bagi persatuan Palestina dan perpecahan internal," kata Haniya.
"Pemilihan umum menjadi bagian dari perjanjian nasional dan tidak di luarnya" kata PM Hamas itu, menunjuk pada sebuah perjanjian mendatang yang akan menyatukan kedua gerakan utama Palestina tersebut.
Kedua pihak sudah mengungkapkan harapan untuk mengadakan pertemuan lagi di Mesir akhir bulan ini, namun sejumlah babak pembicaraan sebelumnya telah ditunda.
Konflik berkepanjangan antara kelompok sekuler Fatah dan gerakan Islamis Hamas memuncak dalam bentrokan-bentrokan dua tahun lalu. Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni tahun 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari.
Sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut dibloklade oleh Israel. Palestina pun menjadi dua wilayah kesatuan terpisah -- Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang berada di bawah pemerintahan Abbas.
Uni Eropa, Israel, dan AS memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris. Kekerasan Hamas-Israel di dan sekitar Gaza meletus lagi setelah gencatan senjata enam bulan berakhir pada 19 Desember.
Israel membalas penembakan roket pejuang Palestina ke negara Yahudi tersebut dengan melancarkan gempuran udara besar-besaran dan serangan darat ke Gaza dalam perang tidak sebanding yang mendapat kecaman dan kutukan dari berbagai penjuru dunia.
Militer menyatakan, lebih dari 200 roket dan bom ditembakkan dari Jalur Gaza ke Israel sejak berakhirnya ofensif 22 hari negara Yahudi itu terhadap Hamas yang menguasai Gaza, pada Desember dan Januari.
Operasi "Cast Lead" Israel itu menewaskan lebih dari 1.400 orang Palestina yang mencakup ratusan warga sipil dan menghancurkan sejumlah besar daerah di jalur pesisir tersebut.
