Budidaya Ikan dan Ekonomi Rakyat

Oleh MUHAMAD HUSEN

Tidak ada industri pangan di dunia yang begitu mengglobal seperti industri perikanan. Dewasa ini lebih dari 75 persen hasil perikanan diperdagangkan di pasar internasional. Sekitar 38 juta manusia di muka bumi ini menggantungkan hidup kepadanya.

Sektor perikanan telah memainkan peran penting dalam pengentasan rakyat dari kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan protein hewani di banyak negara. Devisa dari ekspor produk perikanan secara global melampaui devisa dari produk pangan lain, seperti beras, cokelat, kopi, atau teh.

Data Organisasi Pangan Dunia (FAO) menyebutkan, pada tahun 1984 produksi budidaya ikan dunia saja hanya 10 juta ton dengan nilai 12 miliar dollar AS. Nilai ini kemudian meningkat menjadi 20 juta ton dengan nilai sekitar 33 miliar dollar AS pada tahun 1992. Selanjutnya 10 tahun kemudian (2002) produksi dunia mencapai 51,4 juta ton dengan nilai sekitar 60 miliar dollar AS.

Berdasarkan laporan The State of World Aquaculture 2007, FAO telah mengindikasikan bahwa 45,5 juta ton (43 persen) ikan yang dikonsumsi berasal dari budidaya. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadi lompatan luar biasa dibandingkan dengan kondisi tahun 1980 yang hanya 9 persen.

Kajian Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2004 menyebutkan, dari sejumlah potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan di Tanah Air sebesar 82 miliar dollar AS per tahun, budidaya ikan bisa menghasilkan 61,9 miliar dollar AS (sekitar 75,5 persen), sementara aktivitas penangkapan (termasuk di perairan umum) sekitar 16,2 miliar dollar AS. Bahkan, pada tahun 2007 budidaya ikan Indonesia, walau produksinya sepertiga belas dari China, di tingkat dunia menduduki peringkat ketiga setelah China dan India.

Oleh karena itu, ke depan, budidaya ikan akan memegang kendali dalam meningkatkan perekonomian nasional. Bahkan, pemberdayaan budidaya ikan berbasis ekonomi kerakyatan amat penting dan strategis bagi kemajuan bangsa.

Belum bisa diandalkan

Pekerjaan rumah yang paling menantang bagi pemerintah Indonesia ke depan adalah bagaimana memacu bangkitnya budidaya ikan secara produktif, kompetitif, dan berkelanjutan. Pemberdayaan perikanan budidaya harus berbasis ekonomi kerakyatan. Dengan pengertian, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan harus dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia secara adil.

Pemberdayaan perikanan budidaya berbasis ekonomi kerakyatan amat penting dan strategis bagi kemajuan Indonesia karena berbagai alasan. Pertama, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini relatif sedikit sekali menyerap tenaga kerja. Kedua, adanya kecenderungan semakin bertambahnya pengangguran terbuka dan terselubung, menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat, dan jumlah penduduk miskin yang cukup besar.

Ketiga, tidak berimbangnya angka pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan angkatan kerja baru sehingga angka pertumbuhan ekonomi nasional harus terus digenjot agar semua angkatan kerja baru bisa terserap. Keempat, harus diperhatikannya pertumbuhan ekonomi secara langgeng. Itu hanya bisa dicapai melalui pertumbuhan pada sektor riil, bukan karena sektor konsumsi. Salah satu komponen sektor riil adalah usaha budidaya ikan.

Harus diakui, budidaya ikan di Tanah Air sudah menjadi ladang usaha komersial. Namun, fakta yang terungkap selama ini adalah kemajuannya belum sepenuhnya bisa diandalkan untuk mengangkat perekonomian nasional. Indonesia masih kalah langkah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia yang telah membawa kemajuan ekonominya melalui pengembangan budidaya ikan.

China sedang habis-habisan mengembangkan industri perikanan budidaya karena menyadari sektor ini adalah kunci memenangi persaingan dunia yang kian ganas. Sebagai bukti keseriusannya, China telah membangun pasar ikan di sekitar Shanghai yang konon terbesar di dunia pada lahan tak kurang dari 40 hektar, dengan nilai transaksi diperkirakan di atas Rp 27,6 miliar per hari.

Di Norwegia terbentang jala-jala raksasa memanjang berkilometer memenuhi lepas pantai utara negaranya. Ikan salmon merupakan ikon negara dan telah menjadi tulang punggung perekonomian. Ke depan, produksinya diperkirakan mencapai 3 juta metrik ton yang 90 persen di antaranya akan diekspor secara global. Thailand, selain terbukti piawai menghasilkan berbagai komoditas pertanian-peternakan, dalam industri udang juga cukup kuat dan jauh lebih efisien dibandingkan dengan Indonesia.

Vietnam, sebagai negeri yang masih bau kencur dalam industri perikanan budidaya, ternyata kini cukup mengagumkan meski angka produksi perikanan budidaya kita berada di atas Vietnam yang hanya 2 juta ton. Kiprahnya menjadi ancaman yang bakal menggeser posisi Indonesia. Ekspor perikanannya pada tahun 2007 mencapai 3,7 juta ton, sedangkan Indonesia kurang dari 2,5 juta ton.

Formulasi kebijakan

Kisah sukses berbagai negara mengoptimalkan potensi budidaya ikan sehingga menjadi penopang perekonomian tentu tidak terlepas dari peran serta pemerintah. Jika melihat esensi budidaya ikan bagi Indonesia, kita selayaknya membuat formulasi kebijakan yang bersifat operasional agar berbasis ekonomi kerakyatan.

Kebijakan tersebut di antaranya pertama, melakukan perbaikan fungsi intermediasi perbankan dan lembaga keuangan nonbank, terutama bagi pembudidaya ikan skala kecil. Implementasinya dapat dilakukan melalui penurunan tingkat suku bunga komersial, atau dengan mendesain kredit program dengan suku bunga lebih murah berikut persyaratan pinjaman lunak.

Kedua, adanya perbaikan dan pengembangan infrastruktur pembangunan. Perbaikan infrastruktur harus difokuskan pada kawasan budidaya yang relatif tertinggal dan harus mengedepankan prinsip keberimbangan sehingga mampu mempersempit disparitas di antara kawasan. Ketiga, perbaikan iklim investasi dan usaha ekonomi.

Keberhasilan kebijakan tersebut dapat tercapai bila ada peningkatan konsistensi kebijakan serta jaminan dan kepastian hukum, atau ada penyempurnaan dalam berbagai ketentuan yang selama ini sering membebani usaha agar iklim investasi dan usaha selalu bergairah. Pemerintah perlu menyempurnakan otonomi daerah guna mengurangi euforia daerah sehingga desentralisasi mampu menciptakan kemakmuran.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, semua pelaku harus memiliki pengertian dan persepsi sama tentang prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Saat ini kebijakan yang diputuskan pemerintah daerah acap kali bertentangan dengan prinsip di atas yang sering berujung konflik penggunaan sumber daya.

Keempat, menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan (iptek). Pengalaman empiris selama ini membuktikan, kemandirian dan kesejahteraan suatu bangsa amat ditentukan oleh penguasaan iptek bangsa bersangkutan. Harus diakui, kualitas SDM kita makin menurun dibandingkan dengan bangsa lain. Indonesia sudah tertinggal dari bangsa serumpun, seperti Malaysia dan Thailand. Bahkan, kemampuan SDM kita, termasuk aktivitas budidaya ikan, sudah mulai tersaingi Vietnam.

MUHAMAD HUSEN Pengurus DPD HNSI Jabar dan Pengurus Masyarakat Perikanan Nusantara