Jaksa Agung Dukung Pengadilan Tipikor di Kabupaten

Jaksa Agung Hendarman Supandji.(PERSDANETWORK/BIAN HARNANSA)

JAKARTA, KOMPAS.com- Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, dirinya mendukung pendirian pengadilan tindak pidana korupsi di setiap kabupaten/kota demi efisiensi. Sebaliknya, pendirian pengadilan tipikor di lima provinsi membuat pengeluaran jaksa penuntut umum membengkak.

"Misalnya ada perkara korupsi di Timika. Jika hanya di lima provinsi, maka jaksa penuntut umum harus ke Makassar. Padahal, satu perkara bisa berlangsung hingga dua-tiga bulan. Dengan demikian, jaksa penuntut umum harus menginap di Makassar selama tiga bulan," ujar Hendarman kepada para wartawan, Jumat (4/9) di Kejaksaan Agung, Jakarta.

"Saya keberatan kalau hanya di lima provinsi saja. Namun, ini semua saya serahkan kepada Panitia Kerja RUU Pengadilan Tipikor yang saat ini masih membahasnya," tambahnya.

Hendarman menambahkan, secara profesional, Kejagung mampu menyediakan sumber daya manusia jaksa penuntut umum di setiap pengadilan tipikor di daerah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kepala BGN Sebut Motor Listrik untuk SPPG Rp 42 Juta: Di Bawah Harga Pasar

Netanyahu Kena "Amuk" Usai AS-Iran Gencatan Senjata, Perang Diklaim Gagal Total

Pemilik Lapak Sarapan "MBG" di Tebet Sempat Diperingatkan Warganet: Awas Nyindir-nyindir

Kepala BGN Ungkap Urgensi Beli 21.800 Motor Listrik untuk Kepala SPPG

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com