Apa Itu Depkeu "Wide"?

KOMPAS.com — Menjalankan reformasi birokrasi ternyata tidak hanya terdapat pada tahap rekrutmen calon tenaga kerja, tetapi juga diterapkan setelah para calon tersebut diangkat menjadi pegawai Departemen Keuangan (Depkeu). Sama seperti perusahaan pemerintah, swasta ataupun asing, Depkeu pun menerapkan standar penilaian kompetensi sendiri yang berbasis pada 3 pilar reformasi birokrasi.

Penjabaran dari tiga pilar itu, antara lain, untuk meningkatkan good governance, peningkatan kinerja, peningkatan pelayanan publik, dan kepercayaan publik. Untuk memulainya, Depkeu mencoba berbenah diri dari dalam dengan cara menerapkan adanya key performance indicator yang berfungsi sebagai alat ukur kinerja unit organisasi atau individu di lingkungan Depkeu.

Setiap pegawai diberi target kerja sesuai jumlah nilai yang diberikan oleh atasan dengan mengembangkan beberapa syarat-syarat. Cara kerja dari sistem key performance indicator di Depkeu ini dibagi berdasarkan jenjang, ada Depkeu wide, di mana key performance indicator dari unit eselon 1 dipantau langsung oleh Menkeu. Depkeu one yaitu key performance indicator dari pejabat eselon 2 dipantau oleh eselon 1 dan Depkeu two adalah key performance indicator yang dipantau oleh eselon 2 terhadap para unit-unit di bawahnya.

Ada key performance indicator ada pula assessment center
Selain dengan key performance indicator, Depkeu juga membuat assessment center sebagai alat ukur kompetensi semua pegawai atau pejabat untuk selanjutnya maju sebagai orang-orang yang akan dipilih sebagai pemegang jabatan atau posisi tertentu. Sebagai contoh, ada seseorang yang ingin menempati sebuah jabatan, orang tersebut harus masuk assessment center yang selanjutnya akan diuji kelayakannya sesuai atau tidak dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang telah ditetapkan.

Dengan adanya assessment center ini semua orang akan mendapatkan hak yang sama untuk menjadi yang terbaik. Semoga saja bentuk standar penilaian kompetensi kepegawaian yang diterapkan oleh Departemen Keuangan ini akan menjadi virus positif yang menulari instansi-instansi pemerintah lainnya agar kesan negatif tentang kinerja pemerintahan yang buruk hilang dari persepsi masyarakat dan berubah menjadi persepsi yang baik. (Mulk)