ICW: Polisi Terkesan Mencari-cari Kesalahan KPK

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (dari kiri) Chandra M Hamzah, M Jasin, dan Bibit Samad Rianto, memberikan keterangan terkait testimoni Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar yang menyebut pimpinan KPK menerima suap, Kamis (6/8) di Jakarta. Pimpinan KPK membantah terima suap sehubungan dengan kasus yang melibatkan Direktur PT Masaro Anggoro Widjojo sebagai tersangka.(KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendapat kesan pihak kepolisian mencari-cari kesalahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemeriksaan empat Wakil Ketua KPK yang Jumat (11/9) pagi ini dihadirkan di Mabes Polri.

"Kami menduga ada usaha pelemahan KPK. Polri tidak boleh mencari-mencari kesalahan karena masyarakat Indonesia akan marah," kata Febri Diansyah, peneliti bidang hukum ICM, di Jakarta, Jumat (11/9). Menurut Febri, sebelum ini Polri sudah berusaha menggoyang KPK dengan mempersoalkan kewenangan KPK dalam menyadap telepon dan dugaan pimpinan KPK menerima suap dalam kasus Masaro Radiokom.

"Keduanya tidak terbukti, dan sekarang polisi mencoba masuk dari dugaan penyalahgunaan wewenang KPK yang mengeluarkan surat pencekalan (terhadap tersangka Anggoro Widjojo)," ungkapnya.

Dugaan pelemahan lembaga antikorupsi di Indonesia ini, menurut Febri, juga dilakukan oleh Ketua KPK non-aktif Antasari Azhar, melalui testimoni yang menyebut ada beberapa oknum KPK bertemu dengan Anggoro dan menerima suap. "Kami curiga Antasari ingin menggigit balik KPK melalui oknum kepolisian," tutur Febri.

Selanjutnya, ia juga meyoroti peran Presiden RI dan Kapolri yang terkesan membiarkan kasus ini bergulir. Jangan sampai sikap diam ini memberi kesan bahwa mereka menyetujui usaha kepolisian yang diduga melemahkan KPK. "Kami juga khawatir kekuatan politik di bawah presiden juga diam saja," ucapnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Drone MQ-4C Triton AS Seharga Rp 3,5 Triliun Hilang di Selat Hormuz

Diminta JK Tunjukkan Ijazah Aslinya, Jokowi: Mestinya yang Menuduh yang Membuktikan

KPK Gelar OTT di Tulungagung, Bupati Diamankan

Risiko Tinggi Wapres AS: Tolak Perang Iran, Kini Disuruh Mengakhiri

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com