Mubarak: Rundingkan Perbatasan Palestina

KAIRO, KOMPAS — Presiden Mesir Hosni Mubarak dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Kairo, Minggu (13/9) malam, meminta agar masalah perbatasan final Israel-Palestina dirundingkan terlebih dahulu dengan waktu yang dibatasi.

Menyelesaikan dahulu isu perbatasan final Palestina itu, menurut Mubarak, akan membantu mengatasi isu-isu final lainnya, seperti permukiman Yahudi, kota Jerusalem, dan pengaturan keamanan.

Pertemuan Mubarak dan Netanyahu—yang kedua kalinya sejak Netanyahu memangku jabatan perdana menteri—digelar saat utusan khusus AS untuk Timur Tengah (Timteng), George Mitchell, mengadakan lawatan ke Timteng. Mitchell juga akan ke Israel, Palestina, Jordania, Mesir, dan negara Arab Teluk lainnya.

Di Israel, Mitchell hari Minggu lalu bertemu dengan Presiden Shimon Peres, Menhan Ehud Barak, dan Menlu Avigdor Lieberman. Pertemuan Mitchell-Netanyahu, yang semula dijadwalkan Senin, ditunda Selasa ini karena kesibukan Netanyahu menghadiri acara prosesi pemakaman jenazah pilot tempur Asaf Ramon yang tewas akibat jatuhnya pesawat tempur F 16 di Tepi Barat.

Jubir kepresidenan Mesir, Sulaiman Awwad, mengungkapkan, Mubarak menegaskan kepada Netanyahu bahwa sia-sia berbicara tentang negara Palestina dengan perbatasan sementara.

Awwad mengatakan pula, Mubarak juga meminta Netanyahu agar menghentikan segala aktivitas yahudinisasi kota suci Jerusalem karena isu kota suci tersebut sangat sensitif di dunia Arab dan Islam serta aksi itu juga amat merugikan upaya damai.

Awwad mengungkapkan lagi, Mubarak juga meminta Netanyahu menghentikan segala bentuk pembangunan permukiman Yahudi, termasuk pembangunan dengan dalih tuntutan pertumbuhan penduduk.

Beda pendapat

Sementara itu, Mitchell seusai bertemu Presiden Shimon Peres hari Minggu di Jerusalem mengakui masih butuh upaya lagi untuk menjembatani perbedaan pendapat AS-Israel soal isu permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Sebelum ke Kairo, Netanyahu hari Minggu juga menyatakan ada kemajuan dalam beberapa hal yang dicapai dalam perundingan dengan AS, tetapi ada beberapa hal lain yang belum meraih kemajuan.

”Ada pekerjaan yang masih harus dilakukan. Saya berharap pekerjaan itu bisa berhasil menjembatani perbedaan sehingga kita bisa menggerakkan lagi proses politik,” kata Netanyahu.

Menurut Netanyahu, seperti dikutip harian berbahasa Arab Al Hayat, perbedaan pendapatnya dengan Mitchell hanya menyangkut tenggat pembekuan permukiman Yahudi. Netanyahu menghendaki pembekuan hanya enam bulan, sedangkan AS meminta pembekuan itu sekurangnya satu tahun.

Di tengah buntunya isu permukiman Yahudi itu, harian Israel Haaretz edisi hari Minggu lalu mengungkapkan, perundingan Israel-Palestina akan dimulai bulan depan dan tahap pertama dari perundingan itu akan fokus pada masalah perbatasan Israel- Palestina.

Diungkapkan, AS, Uni Eropa, Israel, dan Palestina sudah mencapai kesepakatan bahwa perbatasan final Israel-Palestina secara prinsip adalah perbatasan 4 Juni 1967, dengan kemungkinan ada perubahan melalui cara pertukaran tanah secara adil.

Adapun isu kota Jerusalem dan hak kembali pengungsi Palestina yang merupakan isu paling sensitif akan dirundingkan pada tahap akhir nanti.

Namun perunding senior PLO, Saeb Erekat, membantah berita harian Haaretz bahwa Israel dan Palestina telah mencapai kesepakatan untuk memulai perundingan dalam waktu dekat.

”Berita itu hanya merupakan manuver Israel bersamaan dengan lawatan George Mitchell ke kawasan ini,” kata Erekat.

Seperti diketahui, Palestina selama ini bersikeras perundingan damai hanya bisa dimulai jika Israel membekukan semua bentuk pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur. (MTH)