Ada "Skenario" Beri "Pelajaran" untuk KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Penetapan status tersangka terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, pasti diketahui dan dikonsultasikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Presiden tahulah, dia yang gencet kok. Mana mungkin polisi dan jaksa kreatif sendiri. Kan Presiden sudah bilang, KPK itu terlalu superbody. Apa Anda tidak melihat ini kelanjutan dari pernyataan Presiden? Dalangnya memang siapa, jangan bilang Bambang Hendarso (Kapolri). Presiden dong," kata anggota DPR asal Fraksi PKS Fachri Hamzah. Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi Hukum Trimedya Pandjaitan, Rabu (16/9) di Gedung DPR, Jakarta.

Fachri meyakini, penanganan kasus yang menyeret pimpinan lembaga antikorupsi itu tak mungkin kerja "kreatif" Polri saja. Ia mengatakan, momen ini juga menjadi pelajaran bagi KPK yang dinilainya selama ini mau "populer" sendiri.

Hadirnya KPK, jelas Fachri, seharusnya turut memberikan supervisi pada perbaikan dua institusi penegak hukum lainnya, Kejaksaan Agung dan Polri. "Tapi enggak kan. Terkesan ingin maju sendiri dan membuat lembaga lain terlihat semakin buruk. Kalau enggak kena batunya, KPK tidak sadar," ujar Wakil Sekjen PKS ini.

Sementara Trimedya Pandjaitan menuturkan, selama ini kinerja KPK lebih kental dengan unsur show off dibandingkan menunjukkan hasil dari penyelamatan uang negara yang dilakukannya. Ia menambahkan, langkah yang dilakukan kepolisian pasti dikonsultasikan kepada Presiden. "Kalau tidak dikonsultasikan ke Presiden, enggak mungkin. Pimpinan KPK lho. Tapi Presiden memang tidak bisa melakukan intervensi terhadap proses hukumnya," kata Trimedya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan membantah rumor bahwa penetapan tersangka pimpinan KPK merupakan upaya mengunci pengusutan kasus Bank Century yang akan ditelusuri KPK. "Ini murni masalah hukum. Saya percaya tidak ada konspirasi," kata dia.