Habibienomics dan Widjojonomics

Kompas.com - 18/09/2009, 07:46 WIB

Oleh Ninok Leksono

KOMPAS.com - Hal yang wajar bila sebagai pemimpin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gerah dengan kondisi bangsa Indonesia yang masih belum maju. Selain bidang ekonomi yang masih ditandai oleh luasnya kemiskinan dan pengangguran, Indonesia dalam banyak hal masih di urutan belakang di antara bangsa-bangsa anggota ASEAN sekalipun.

Berbagai data dari sumber seperti IMD World Competitiveness Yearbook (2008) memperlihatkan posisi belakang itu. Di bidang kesehatan, misalnya, dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, RI ada di buntut. Demikian pula dalam Indeks Kemajuan Manusia (HDI).

Berbagai keterbelakangan itulah yang disampaikan secara runtut oleh Rektor Universitas Islam Al-Alzhar Prof Zuhal kepada Presiden Yudhoyono di kediamannya di Puri Cikeas, Sabtu (12/9) malam. Akan tetapi, Zuhal, yang datang bersama sejumlah ilmuwan dan akademisi, tidak hanya melulu memperlihatkan keterpurukan.

Ia juga menawarkan upaya untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang ada dengan program inovasi, yang ditujukan untuk membantu mewujudkan Visi 2025 yang dicetuskan Presiden dalam pidato Kenegaraan tanggal 14 Agustus 2009. Dalam pidato tersebut, Presiden menyebut RI akan menjadi negara maju pada tahun 2025.

Dengan memacu inovasi

Zuhal, dengan banyak mengacu pada buku karyanya mengenai daya saing yang terbit tahun silam, memajukan konsep untuk membangun Indonesia melalui jalan sains dan teknologi. Namun, agar upaya ini berhasil, diperlukan sinergi tiga pihak, seperti yang sudah sering kita dengar, yakni pemerintah yang menetapkan regulasi dan fasilitas, dunia akademik termasuk perguruan tinggi dan lembaga penelitian, serta bisnis dan industri yang memanfaatkan pengetahuan dan karya inovasi.

Presiden dengan sabar dan antusias mengikuti paparan Zuhal dan tidak jarang memberikan penekanan dan penambahan wawasan yang memperkaya. Bahkan, seolah mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Zuhal dan timnya, Presiden Yudhoyono dalam uraian pengantarnya menyinggung buku The Miracle: The Epic Story of Asia’s Quest for Wealth karya Michael Schuman (2009), mantan wartawan majalah Time dan Wall Street Journal.

Kini, kalau jalur inovasi yang dipilih, lalu strategi mana yang akan dipilih? Mengacu salah satu bab pada buku The Miracle, Presiden menyebut riwayat yang pernah dilalui oleh Indonesia, yaitu ketika harus terjebak dalam perdebatan ”Habibienomics Vs Widjojonomics”. Terkandung dalam dua mazhab tersebut pertentangan antara keunggulan komparatif yang mengandalkan sumber daya alam (SDA) lawan keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia.

Kita ambil pelajaran dari sejarah itu dan ”Indonesia membutuhkan keduanya,” ujar Presiden. Sebagai alasannya, Presiden menyebutkan, kita punya SDA, tetapi juga butuh teknologi untuk memanfaatkannya.

Perbaikan dari apa yang ada pada masa lalu adalah unsur ketiganya kita keluarkan. Ternyata, unsur ketiga yang dimaksud Presiden, dari buku Schuman, adalah ”kroni”. Sekali lagi Presiden menegaskan bahwa dirinya tidak akan terjebak pada dikotomi seperti yang ada pada masa lalu. Sinergi kedua pendekatan tersebut dilihat justru dibutuhkan untuk mendukung berbagai program yang sekarang ini dikembangkan Pemerintah, misalnya, untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan energi.

Dari penjelasan Presiden Yudhoyono juga dapat ditangkap sejumlah visi yang ingin diwujudkan. Misalnya, untuk Pulau Jawa, yang dalam beberapa tahun mendatang akan menjadi satu zona ekonomi tunggal, akan ada peran kereta api yang jauh lebih besar.

Namun, tak kalah pentingnya, meski ada berbagai visi besar, jangan pernah melupakan urusan pokok, dalam hal ini termasuk kesehatan. Presiden tak berhenti bertanya, mengapa kita belum mampu menanggulangi penyakit, seperti demam berdarah.

Berbasis maritim

Selain membahas substansi, diskusi yang dihadiri oleh Wakil Presiden Terpilih Boediono dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa juga sempat menyinggung kalimat ringkas (tagline) untuk memudahkan masyarakat mengingat program bersama ini.

Ketika Tim Inovasi yang terdiri dari Prof Dr Umar Anggara Jenie dan Dr Thee Kian Wie (keduanya dari LIPI), Prof Sahari Besari dan Prof DSc Freddy Permana Zen (keduanya dari ITB), Prof Sangkot Marzuki (UI), Dr Ir Marzan A Iskandar (BPPT), dan Dr Ir Idwan Suhardi (Kementerian Ristek), ditambah Dr Ir Ahmad Husein Lubis (Al Azhar) memikirkan semboyan yang jitu, Presiden mengusulkan bagaimana kalau ”Maritime-Based Industry and Services”?

Presiden menegaskan, tersirat dalam semboyan atau tekad tersebut kemampuan di bidang energi, pangan, juga perubahan iklim, yang juga masuk dalam bagian skenario Zuhal.

Wapres terpilih Boediono memberi catatan bahwa upaya pembangunan melalui inovasi iptek hendaknya jangan dilakukan mulai dari nol dan masukkan dalam pertimbangan bahwa sekarang ini iptek dan ekonomi semakin menyatu.

Sementara itu, guna mendukung berbagai program pembangunan berbasis inovasi tersebut, Mensesneg Hatta Rajasa berharap, segenap potensi nasional dapat dikerahkan, seperti sel surya dari LIPI. Pemerintah juga mendukung dengan menargetkan, tahun 2010 tidak ada lagi desa di Indonesia yang tidak tersambung fasilitas telekomunikasi.

Meskipun konsep terkesan baik, diakui bahwa masih ada satu elemen yang akan sangat menentukan bagi keberhasilan program inovasi nasional dan itu tidak lain adalah kepemimpinan efektif Presiden.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau