ICW: Presiden Jangan Buru-buru Tunjuk Pengganti Antasari Dkk

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jangan terburu-buru menunjuk pengganti tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah terjerat masalah hukum, yaitu Antasari Azhar, Chandra M Hamzah, dan Bibit Samad Rianto. Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho mengatakan, status Chandra dan Bibit sebagai pimpinan nonaktif masih bisa direhabilitasi.

"Bisa saja ada SP3 (surat perintah penghentian perkara) sehingga Chandra dan Bibit direhabilitasi dan menjadi pimpinan lagi," kata Emerson kepada Kompas.com, Jumat (18/9) sore.

Rencana Presiden untuk mengeluarkan Perppu penunjukan pengganti sementara tanpa melalui panitia seleksi (pansel), menurut Emerson, tidak tepat. Hal ini, lanjutnya, untuk menghindari kesan adanya intervensi Presiden.

"Jangan asal bapak senang. Hendaknya, Presiden tidak terburu-buru menunjuk pengganti. Apalagi kalau main tunjuk, KPK bisa menjadi tidak independen," kata dia.

ICW mengusulkan agar pengganti ketiganya dipilih melalui proses seleksi oleh tim yang terdiri dari 3 pihak yaitu DPR, pemerintah, dan masyarakat. Hanya saja, dengan pertimbangan waktu, mekanisme seleksi bisa dipangkas dan tak memakan waktu lama seperti proses fit and proper test DPR.

"Kalaupun Presiden tunjuk orang, harus disertai instruksi dan perintah agar membereskan dugaan korupsi di lingkungan Istana Presiden," ujar Emerson.

Pendapat berbeda dilontarkan pengamat hukum Irman Putra Sidin. Irman mengatakan, dengan kondisi seperti saat ini, Presiden justru harus turun tangan untuk menyelamatkan KPK secara institusi. "Presiden harus segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan KPK. Bedakan antara menyelamatkan orang dan lembaga," kata Irman.

Salah satu tindakan tersebut adalah segera mengisi kekosongan tiga posisi pimpinan. Kekhawatiran bahwa SBY akan menunjuk orang-orangnya bisa dikikis dengan mendorong sosok-sosok yang dipandang memiliki kapasitas untuk memimpin KPK.

"Justru kita harus dorong agar Presiden memilih orang-orang yang bisa diterima publik. Bagaimana bisa dikatakan kaki tangan, kalau SBY memilih Teten Masduki, misalnya," ujarnya.