Guru Bantu Daerah Terpencil Tuntut Perhatian

BANDUNG, KOMPAS.com - Guru bantu daerah terpencil di Jawa Barat menuntut perhatian yang memadai dari pemerintah. Perhatian itu diantaranya pembayaran honor mengajar dan tepat waktu serta dijadikan prioritas di dalam proses pengangkatan guru calon PNS.

Ketua Forum Komunikasi GBDT Provinsi Jabar Sulaeman (41) mengatakan, perhatian pemerintah terhadap guru-guru w iyata bakti seperti dirinya masih sangat lemah. Baik itu menyangkut kesejahteraan, kesempatan maupun pemenuhan hak-hak dasar lainnya.

Sebagai contoh, terhitung selama tiga bulan ini, para GBDT tersisa di Jabar yang seluruhnya berjumlah 520 orang belum menerima honor. Sebagian dari mereka terpaksa harus pasrah merayakan Lebaran dengan kondisi serba kekurangan. Adapun honor para GBDT ini Rp 750.000 per bulan.

U ntuk keperluan Lebaran, ia pun terpaksa menggunakan uang tabungan siswa di sekolahnya mengajar. Tidak ada cara lain. "Setelah nanti cair, baru akan dikembalikan," ucapnya lemah. Padahal, honor bulanan dari mengajar itu merupakan satu-satunya sumber pemasukannya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Wahyudin Zarkasyi mengatakan, keterlambatan pembayaran honor para GBDT terjadi akibat rigidnya proses birokrasi pencairan keuangan di daerah. Karena diperhitungkan sebagai pos unit bantuan, anggaran honor par a GBDT harus menunggu pengajuan dari daerah dan disahkan lewat peraturan gubernur.

Kebetulan Peraturan Gubernur yang kita tunggu telah cair. Kami sudah bekerja, memanggil orang-orang di daerah untuk segera menyelesaikan pencairannya. Mudah-mudahan setelah Lebaran cair, tuturnya.

Ruswandi, Wakil Ketua Forum GBDT Jabar, berharap agar dirinya dan rekan-rekan GBDT lainnya bisa segera diangkat menjadi guru CPNS. Status yang tidak permanen-dimana tiap tahun perlu memperpanjang kontrak serta persoalan telatnya honor dan minimnya kesejahteraan membuatnya sulit menatap masa depan lebih baik.

CPNS

Sependapat dengan Ruswandi, Endang Kartiwa, GBDT asal Karawang, berharap pada 2010, seluruh GBDT yang tersisa di Jabar bsia diangkat menjadi CPNS. Dari 1.600 GBDT di Jabar, 1.100 diantaranya sudah terangkat sebagai CPNS. Sementara, yang jadi persoqlan, ke-520 GBDT tersisa hingga kini belum dimasukkan dalam database pengangkatan.

"Kami sudah mendatangi Sekretariat Negara, meminta bapak Presiden agar memasukkan kami ke database . Sebab, di BKN (Badan Kepegawaian Nasional), database sudah ditutup," tuturnya.

Ia menyesalkan sikap daerah yang tidak memasukkan mereka ke dalam database akibat kesalahan mempersepsikan Peraturan Pemerintah PP 48/2005 dan PP 43 /2006 tentang Pengangkatan Tenaga Honor sebagai CPNS.

Oleh pemda, masa kerja mereka hanya diakui tujuh bulan, sehingga terganjal aturan PP 48/2005 yang memberi syaratkan masa kerja minimal satu tahun. Padahal, secara keseluruhan, Sulaeman telah mengajar selama 17 tahun.