DK PBB Akan Bahas Krisis Honduras

NEW YORK, KOMPAS.com — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) akan bersidang pada Jumat (25/9) ini untuk membahas krisis politik di Honduras dan masa depan presiden terguling, Manuel Zelaya. Demikian dikatakan pejabat PBB, Kamis waktu setempat.

Zelaya ditumbangkan dalam kudeta Juni lalu, tetapi Senin pekan ini dia menyelinap pulang ke negaranya dan mengungsi di kedutaan Brasil. Kepulangannya itu memicu ketegangan dengan pemerintah de facto yang berjanji akan menahannya. Presiden de facto Roberto Micheletti, Kamis, mengatakan, dia akan membuka perundingan dengan Zelaya, tetapi pemerintahnya menolak tekanan internasional untuk mendudukkan kembali pemimpin yang disingkirkan itu sebagai cara untuk mengakhiri krisis politik terburuk di Amerika Tengah dalam beberapa tahun belakangan itu. "Saya bersedia untuk melakukan dialog di mana pun dan kapan pun dalam upaya mendapatkan solusi bagi situasi kami," kata Micheletti kepada para wartawan.

Zelaya mengatakan kepada wartawan, Kamis, bahwa dia telah bertemu dengan seorang perwakilan Micheletti, tetapi dia menolak usulan untuk mengganti presiden de facto dengan pemimpin lain. Kepulangannya ke Honduras menimbulkan ketegangan antara pendukungnya dan lawan-lawannya. Seorang pria ditembak dan tewas dalam satu bentrokan antara polisi dan pendukung Zelaya pada pekan ini, pada saat tekanan internasional kian memuncak untuk mempersilakan kalangan kiri itu kembali berkuasa.

AS, Uni Eropa, dan Organisasi Negara-negara Amerika menyerukan dialog untuk membawa Zelaya kembali ke kursinya. Namun, pemerintah de facto menegaskan bahwa dialah yang mesti menghadapi tuduhan-tuduhan di pengadilan serta mengatakan bahwa pemilu pada November mendatanglah yang akan memecahkan krisis tersebut.

Dalam pekan ini, di Sidang Majelis Umum PBB, Brasil minta majelis untuk menggelar sidang penting membahas masalah Honduras. Seorang diplomat mengatakan, majelis tidak mengharapkan diadakannya tindakan resmi untuk mendudukkan kembali Zelaya, tetapi akan menyelenggarakan perundingan mengenai krisis itu. Perdana Menteri Spanyol mengatakan di Sidang Majelis Umum PBB, Kamis, bahwa demokrasi harus dipulihkan di Honduras. "Kami tidak akan menerima kudeta," kata PM Jose Luis Rodriguez Zapatero kepada para pemimpin dunia.

Dana Moneter Internasional (IMF), Kamis, menyatakan bahwa pihaknya akan mengakui pemerintah Zelaya, sebagai pemerintah yang berhak di Honduras.

Sekelompok tentara menumbangkan Zelaya di bawah todongan senjata dan mengirimnya ke pengasingan di luar negeri dengan hanya mengenakan piyama, setelah Mahkamah Agung memerintahkan penahanannya. Mahkamah mengatakan bahwa dia melanggar hukum dengan mendesakkan perubahan konstitusi dalam upayanya mengubah pembatasan masa jabatan kepresidenan, dan hendak memperpanjang kekuasaannya.