JAKARTA, KOMPAS.com - Terselip sebuah rekomendasi menarik dalam Pidato Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid dalam Sidang MPR Akhir Masa Jabatan 2004-2009, Selasa (29/9). Mewujudkan Museum MPR.
Dibanding rekomendasi lainnya yang lebih bersifat serius, seperti penguatan kelembagaan MPR RU dan pengelolaan keuangan yang wajar tanpa pengecualian, rekomendasi ini tampak sepele. Namun, bagi Hidayat dan para anggotanya, Museum MPR ibarat rekaman sejarah perjalanan bangsa yang tak bisa juga diabaikan.
Museum ini diharapkan dapat menampung seluruh dokumen serta dinamika perjalanan MPR sejak berdiri. "Wajar saja MPR yang memiliki sejarah panjang, ragam tinggalannya kan berserak di mana-mana. Mau diapakan itu? Itu penting untuk dimaksimalkan dan dengan menghadirkan suatu tempat yang disebut museum, supaya secara kesejarahan terekam dengan baik dan dijadikan pelajaran terus menerus oleh MPR sekarang termasuk juga untuk warga Indonesia yang mencintai sejarah," tutur Hidayat usai sidang akhir MPR.
Menurut Hidayat, negara lain, terutama negara-negara barat, memiliki museum untuk setiap catatan sejarahnya. Belajar dari kenyataan itu, maka tak heran jika MPR pun pantas memiliki museum.
Sayangnya, museum ini tak dapat diwujudkan di bawah kepemimpinan Hidayat. Pasalnya, rumah dinas milik Setjen MPR RI di Jalan Diponegoro No. 20 Bandung, baru dikembalikan oleh pemerintah provinsi pada akhir masa jabatan MPR di bawah kepemimpinan Hidayat.
Gedung aset itulah yang akan dijadikan sebagai Gedung Museum MPR RI. Dan Hidayat pun berharap MPR periode mendatang juga punya semangat yang sama...
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang