Menanti Uang Ganti Rugi Proyek BKT ....

JAKARTA, KOMPAS.com - Begitu dikunjungi Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, Rabu (30/9), Ny Ani Suwarni (42) langsung buru-buru keluar dari warungnya yang terletak di Jalan Segara Makmur, Marunda.

Begitu mendekat, Ny Ani pun memasang wajah memelas dan meminta Prijanto mengganti rugi bangunan rumahnya yang segera digusur guna kepentingan proyek Banjir Kanal Timur pada tanggal 5 Oktober mendatang.

"Mohon ganti rugi, pak. Kita ini orang nggak punya. Ganti ruginya juga jangan murah, karena kita tidak bisa beli rumah baru dan buat usaha," ujar ibu dua anak yang berdagang kebutuhan sehari-hari di tempat tinggalnya.

Ny Ani merupakan satu dari empat pemilik bangunan di Jalan Segara yang hingga kini belum mendapat ganti rugi bangunan. Keempat pemilik bangunan tersebut sebenarnya hanyalah penyewa lahan. Lahan tersebut kini tengah disengketakan di pengadilan. Menanggapi permintaan ini, Prijanto tersenyum.

"Tenang, pasti dapat ganti rugi. Pemerintah tetap memperhatikan rakyatnya," ujar Prijanto.

Menurut Prijanto, rumah Ny Ani yang seluas 45 meter persegi tersebut belum diukur sehingga pemilik rumah belum dapat diberikan uang ganti rugi. Pada saat pengukuran berlangsung, Ny Ani dan keluarga tengah tidak di rumah. Ny Ani yang telah tinggal di tempat tersebut selama 17 tahun sebenarnya berharap dapat menerima ganti rugi sekitar Rp 40 juta. Namun Ny Ani harus menguburkan harapan tersebut.

"Untuk rumah jenis itu, bangunannya kami hargai Rp 30-an juta," ujar Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Pitoyo Subandrio.

Uang ganti rugi bangunan di Jl Segara Makmur saat ini ditalangi dulu oleh kontraktor Waskita. Manajer Proyek Waskita untuk pembangunan BKT di Jalan Segara, Faturahman, mengatakan, pihaknya telah menganggarkan biaya ganti rugi bangunan Rp 1 miliar. Khusus untuk ganti rugi lahan, Waskita telah menganggarkan Rp 3 miliar. Saat ini, uang tersebut telah dititipkan ke pengadilan karena lahan tersebut masih bersengketa. Dengan dititipkannya uang tersebut, maka proyek penggusuran lahan tetap dapat dilaksanakan. Pengadilan tinggal menyerahkan uang tersebut ke pihak yang menang nanti.