Demokrat: Penambahan Komisi Bisa Memperlambat Kinerja

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan bahwa penambahan jumlah komisi bukan kebutuhan mendesak karena pembagian komisi yang sekarang dan pola mitra kerja dengan pemerintah sudah berjalan baik. Penambahan jumlah komisi di tubuh DPR dikhawatirkan akan berdampak pada postur dewan yang tambun ke depannya sehingga justru akan memperlambat kinerja dewan dalam menunaikan fungsinya. 

"Kami, Demokrat, menilai kalau ditambah 15 itu, komisi jadi tambun. Sementara 11 komisi sekarang sudah moderat, sudah mampu mencakup semua kepentingan," ucapnya di sela-sela rapat internal fraksi, Senin (5/10). Oleh karena itu, Demokrat tetap berharap jumlah komisi tetap 11 komisi.

Sementara itu, mekanisme pembagian ketua komisi ditentukan secara proporsional sesuai dengan perolehan kursi fraksi di DPR. Demokrat mengaku belum memutuskan posisi pimpinan di komisi-komisi. Menurut Demokrat, semua komisi memiliki peran masing-masing yang menunjang satu sama lain.

"Semua komisi itu penting. Tidak ada kasta komisi kelas satu atau kasta komisi kelas dua. Itu yang harus dimengerti semua pihak, seluruh urusan pemerintah dan pembangunan itu kan terkait dengan semua komisi yang ada. Jadi, kami menilai semua komisi itu memiliki peranan sama-sama penting dan sama-sama strategis," lanjutnya.