Kalla: Pengawasan Bukan untuk Jatuhkan SBY-Boediono

PEKANBARU, KOMPAS.com — Pandangan Jusuf Kalla bahwa Partai Golkar mengambil posisi mengawasi jalannya pemerintahan secara kritis, obyektif, dan konstruktif bukan untuk menjatuhkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, yang juga Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla, Selasa (6/10) petang, menegaskan, pandangan itu justru untuk membangun pemerintahan yang kuat, demokratis, reformis, dan tidak seperti pemerintahan di era Orde Lama dan Orde Baru.

"Berbahaya jika itu yang terjadi (seperti di era Orde Lama dan Orde Baru). Itu akan berpotensi terjadinya kritisi (parlemen) jalanan," ujar Kalla kepada Kompas seusai menghadiri rapat paripurna mengenai pemandangan umum Dewan Pimpinan Daerah di Musyawarah Nasional Partai Golkar di Pekanbaru, Riau, Selasa petang.

Soal sikap Partai Golkar sampai sebelum 20 Oktober mendatang, Kalla menegaskan bahwa partainya akan tetap sebagai pendukung pemerintah. 

Seperti diberitakan, Presiden SBY pada Selasa siang tadi secara mendadak menggelar jumpa pers untuk menanggapi pernyataan Kalla saat membuka Munas VIII Partai Golkar di Riau, Senin malam. Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan bahwa sampai 20 Oktober Jusuf Kalla masih Wapres.

Sebelumnya, dalam pidato pertanggungjawabannya selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2004-2009 di Rapat Paripurna Munas Partai Golkar, Kalla kembali menegaskan arah untuk mempersiapkan Partai Golkar menjadi partai oposisi yang kritis, obyektif, dan konstruktif.

Saat Kalla menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusannya, Rapat Paripurna Munas Partai Golkar dinyatakan tertutup bagi pers sehingga pers "mencuri-curi" dengar.

"Dengan pilihan itu (mengawasi pemerintahan), akan terjadi saling mengawasi dan menjaga keseimbangan (check and balances) antara partai di DPR dan pemerintah," katanya.