Mampukah DPR Baru Perbaiki "Warisan" Buruk?

JAKARTA, KOMPAS.com — Jajak pendapat harian Kompas beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa publik memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap para anggota DPR RI periode 2009-2014. Beban yang cukup berat.

Tidak tercapainya target penyelesaian puluhan undang-undang, terlibatnya belasan anggota Dewan dalam perkara korupsi, dan bolosnya ratusan para wakil rakyat tersebut pada rapat-rapat paripurna di penghujung masa bakti mereka merupakan sebagian "warisan" buruk yang perlu diperbaiki anggota Dewan 2009-2014. Mampukah mereka membersihkan wajah DPR yang sudah terlanjur buruk itu?

Rasanya terlalu dini untuk menilainya saat ini. Terlebih, para anggota Dewan ini, yang 30 persen di antaranya wajah lama, belum secara efektif bertugas. Namun setidaknya, masyarakat boleh sedikit bernapas lega. Para pimpinan DPR setidaknya telah menyatakan komitmennya untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Ketua DPR RI Marzuki Alie, misalnya, berjanji akan menjadikan DPR sebagai lembaga yang benar-benar diharapkan publik. "Kami akan membuat program-program yang konkret. Kami berkomitmen menjalankan amanah ini sebaik-baiknya," ujar Marzuki pada Rabu (7/10) di DPR RI, Jakarta.

Semangat yang sama disampaikan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. "Kami akan mengubah tradisi-tradisi DPR yang seremonial. Dalam rapat-rapat paripurna, jika banyak kursi kosong, kita akan dorong untuk dimaksimalkan di Bamus," ungkap Pramono.

Hal yang lebih konkret disampaikan Wakil Ketua DPR Anis Matta. "Kami akan membangun infrastruktur legislasi yang baik dengan mendirikan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran," ujarnya.

Selain itu, Anis Matta menambahkan, DPR harus menjadi akal kolektif bangsa Indonesia. DPR periode 2009-2014 juga berjanji tidak akan melahirkan undang-undang yang saling tumpang tindih. Walaupun baru sekadar lip service, setidaknya masyarakat memiliki janji yang dapat ditagih pada kemudian hari. Selamat berkarya, anggota Dewan....