Ditambah kecukupan pangan dan tempat tinggal, keberadaan tenaga medis akan menekan jumlah kesakitan dan kematian. ”Satu bulan pertama sangat penting,” kata Koordinator Tim Kesehatan Universitas Indonesia Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH di Jakarta, akhir pekan lalu.
Ari, yang selama beberapa hari berada di lokasi gempa bersama sejumlah relawan dokter, menyatakan, tenaga medis di lokasi gempa masih sangat terbatas, bahkan jauh dari cukup.
Data terakhir menyatakan, 16 dari 24 puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman rusak.
Sementara itu, warga korban butuh penanganan medis secepatnya. Di antara para korban terdapat anak-anak, orang tua, dan ibu hamil, yang merupakan golongan rentan yang perlu pendampingan.
”Pekan ini kami mengirim dokter spesialis penyakit anak, psikiatri, spesialis kebidanan, ahli gizi, dan kesehatan masyarakat,” kata dia. Jumlah dokter yang dikirim kurang dari ideal karena keterbatasan dana.
Idealnya, sebanyak 60 dokter ditugaskan di 24 puskesmas (2-3 dokter di tiap puskesmas) di Padang Pariaman. Di Kota Padang dan Pariaman kebutuhan dokter hanya untuk mengisi sejumlah kekosongan.
Untuk suplai dokter, Ari mengusulkan program dokter pegawai tidak tetap singkat di lokasi gempa, misalnya dalam kurun waktu 3-6 bulan.
Pascagempa perlu kewaspadaan terhadap penyakit leptospirosis, yang bakterinya disebarkan tikus. ”Untuk mencegah, segera bersihkan puing bangunan sumber sarang tikus,” kata dia.
Penyebaran leptospirosis tergolong serius. Penderita merasakan demam, sakit kepala parah, nyeri otot, mata memerah, hingga muntah-muntah yang mematikan. Tsunami Aceh dan gempa Yogyakarta memberi pelajaran pentingnya pembersihan puing bangunan.
Penyakit lain adalah infeksi saluran pernapasan atas, infeksi mata, diare, dan penyakit
Secara khusus, tim kesehatan Universitas Indonesia juga menyiarkan kebutuhan obat yang mungkin dibutuhkan, di antaranya obat-obatan tetes mata, obat sirup batuk dan pilek untuk bayi, obat flu dewasa, obat batuk, salep antijamur dan antiinfeksi, serta obat analgetik.
Terkait dengan pemulihan kondisi psikis dan sosial, salah satu rekomendasinya adalah melibatkan langsung korban dalam proses pemulihan pascagempa. Secara langsung, peran dan tenaga korban diorganisasi untuk penanganan kedaruratan, seperti membangun dapur umum, termasuk menentukan apa yang mereka butuhkan.
Memanjakan korban dengan sejumlah penyerahan bantuan seremonial tidak banyak membantu. ”Jadikan korban sebagai subyek dalam pemulihan, bukan obyek,” kata Direktur Penghimpunan Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU Wildhan Dewayana dalam sebuah diskusi pascagempa.