Kalla: Saya Tak Ada Urusan jika Golkar Merapat ke Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua DPP Partai Golkar Jusuf Kalla yang juga Wakil Presiden RI menyatakan tidak ikut campur apabila Partai Golkar memutuskan merapat ke pemerintah. Menurut Kalla, keputusan merapat ke pemerintah sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar yang baru pimpinan Aburizal Bakrie.

"Kalau merapat itu adalah tentu hak dan kewenangan pengurus yang baru. Saya tidak ikut campur," tandas Kalla saat ditanya pers seusai mengontrol giginya di Poliklinik Istana Wapres, Senin (12/10) siang tadi.

Kalla juga menyatakan, tidak apa-apa apabila pengurus DPP Partai Golkar yang baru mendengar sarannya saat pidato pembukaan Musyawarah Nasional VIII Partai Golkar di Pekanbaru, Riau, pekan lalu. Waktu itu, Kalla mengatakan, karena Partai Golkar kalah dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden, Partai Golkar sebaiknya mengawasi jalannya pemerintah.

Namun, Kalla mengakui jika Partai Golkar merapat ke pemrintah, tentu akan ada konsekuensi plus dan minusnya terhadap Partai Golkar di masa datang. "Ya tentu pasti akan ada itu (plus minusnya). Akan tetapi, itu kan sepenuhnya hak Partai Golkar yang baru. Kita harus menghormati," lanjut Kalla.