Pernah Ajukan Rp 17 Miliar, Mennegpora Tetap Hargai Clara

JAKARTA, KOMPAS.com — Kontroversi tentang Clara Sumarwati (44), perempuan pendaki gunung yang konon menjadi orang Indonesia pertama yang mencapai puncak Everest berketinggian 8848 mdpl di Nepal, sebagaimana dilaporkan banyak media massa sejak dua hari terakhir, telah mengusik Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault.

Terlepas benar-tidaknya pencapaian puncak Everest tersebut, pemerintah tetap menghargai apa yang telah dilakukan Clara Sumarwati. "Cuma, saya sangat menyayangkan, kenapa pihak keluarganya tidak mau menerima keberadaan Clara yang mengalami gangguan jiwa dan mengharuskannya dirawat berkali-kali sejak 1997 hingga sekarang di Rumah Sakit Jiwa Prof dr Soerojo, Magelang, Jawa Tengah," kata Adhyaksa Dault, kepada Kompas, Selasa (13/10) di Jakarta.

Mennegpora Adhyaksa Dault, yang tak lama lagi akan mengakhiri masa tugasnya di Kabinet Indonesia Bersatu, itu juga sangat menyayangkan adanya pernyataan sejumlah pihak yang menyebutkan tidak adanya perhatian pemerintah ke atlet seperti Clara.

"Soal perhatian pemerintah ke atlet berprestasi, sudah sedemikian besarnya. Mulai dengan pemberitaan bonus uang ratusan juta jika mendapatkan medali tertentu, mendapatkan rumah, hingga diangkat jadi pegawai negeri sipil (PNS). Cuma, karena anggaran terbatas, pemberian penghargaan itu dilakukan secara bertahap," ujarnya.

Sedangkan soal prestasi Clara Sumarwati, Adhyaksa harus mencari tahu dulu klaim yang menyatakan ia orang Indonesia pertama yang mencapai puncak Gunung Everest dan menancapkan bendera Merah Putih, 26 September 1996. Sebab, setahu dia, orang Indonesia pertama yang mencapai puncak Everest tersebut adalah Asmujiono, Serka anggota TNI Kopassus yang ikut Tim Ekspedisi Everest berhasil mencapai puncak gunung tersebut tanggal 26 April 1997 pukul 15.40 WIB waktu setempat (Nepal). Waktu itu Asmujiono berpangkat sersan satu.

"Saya tidak pernah mendapatkan informasi tentang Clara sebagai orang Indonesia pertama yang berhasil mencapai puncak Everest. Sebab, untuk mendapatkan pengakuan dunia itu, dan mendapatkan sertifikat yang dibuktikan dengan foto-foto dan rekaman video. Supaya jangan jadi kontroversi dan klaimnya tidak diragukan, Clara mesti bisa menunjukkan hal itu. Yang jadi pertanyaan, keluarganya sendiri tak tahu Clara seorang pendaki gunung," papar Adhyaksa.

Jangankan keluarga sampai tidak tahu, Clara pun belum pernah terdaftar di organisasi pendaki gunung dan atau Federasi Mountaineering Indonesia (FMI) dan tak ada bukti berupa sertifikat sebagai summiter yang telah mencapai puncak Everest. "Apakah memang benar Clara sudah mencapai puncak? Kalau mendaki gunung tersebut dengan latar belakang salju, mungkin saja, tapi belum tentu mencapai puncak, yang ada tiang segitiganya," jelasnya.  

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, kata Adhyaksa, telah membentuk tim guna mencari tahu siapa Clara Sumarwati. Kalau ternyata klaim tersebut benar, pemerintah pasti akan menghargai dan mengurus dia.

Ajukan Rp 17 miliar

Mennegpora Adhyaksa juga menjelaskan bahwa Clara pernah mengajukan permintaan bantuan sebesar Rp 17 miliar untuk pendakian empat puncak gunung tinggi lainnya, tetapi untuk itu jelas tidak mungkin. "Meskipun anggaran yang ia ajukan tidak mungkin, jumlahnya Rp 17 miliar, kita tetap menghargainya," ungkapnya.

Untuk berangkat ke luar negeri melakukan suatu pendakian, harus melalui organisasinya. Tidak bisa diajukan orang per orang atau pribadi. Namun, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga pernah membantu dia. Akan tetapi, pemerintah tidak pernah membantu orang per orang secara terus-menerus.

Tidak hanya Kemennegpora, Ibu Negara Hj Ani Yudhoyono juga pernah bertemu Clara dan membantunya. "Jadi, sangat keliru kalau menilai pemerintah tak memberikan perhatian," tandas Adhyaksa Dault, sembari berharap pihak keluarga bisa menerima kehadiran Clara di tengah-tengah keluarga.