Akbar: Minimal Tiga Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menyatakan akan mengirim kader terbaiknya jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menawarkan posisi menteri kepada partainya.

"Pemerintahan yang lalu, Golkar juga ada di kabinet. Kalau seandainya nanti Golkar juga diminta duduk di kabinet, saya kira tinggal melanjutkan saja apa yang sudah dilakukan pada pemerintahan yang lalu," kata Akbar Tanjung seusai menghadiri acara "Syukuran atas Penghargaan Penjaminan Mutu Terbaik Universitas 2009" di kediaman Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Jakarta, Rabu (14/10).

Saat disinggung jumlah kursi yang hendak diduduki kadernya, Akbar menjawab, "Kita tidak menyebutkan ada ditawarin tiga. Karena belum ada pembicaraan formal dengan Presiden. Kita kan harus menghormati hak prerogratif Presiden. Tapi, yang kemarin kan ada tiga jabatan menteri," ujarnya.

Menurut Akbar, hal yang penting jika benar ada kadernya yang masuk kabinet SBY, kader tersebut haruslah yang profesional. "Kalau memang Presiden memilih kader Golkar, tentu yang patut yang mumpuni, tentu kita akan apresiasi dan hormati, dan bahkan kita menitipkan pesan kepada kader Golkar itu agar benar-benar membantu presiden menyukseskan misinya dalam lima tahun ke depan," paparnya.

Politisi senior Partai Golkar ini menegaskan, hingga saat ini Partai Golkar belum melakukan pembicaraan resmi dengan Presiden SBY terkait tawaran kursi menteri tersebut.

Sebagai pendukung Aburizal Bakrie dalam munas pemilihan ketua umum di Riau dua pekan lalu, pernyataan Akbar Tanjung ini semakin jelas bahwa posisi Partai Golkar sebagai kubu koalisi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mendatang.

Namun, lanjut Akbar, bisa saja Partai Golkar berada di luar pemerintahan. Jika hal itu terjadi, Golkar tetap akan menjadi partai yang memperjuangkan aspirasi rakyat. "Terlepas ada tidaknya kader dalam pemerintahan atau di luar, yang terpenting fungsi itu dijalankan," jelas Akbar.

Setelah munas di Riau yang lalu, Akbar berharap Jusuf Kalla yang juga sebagai pendukung Surya Paloh saat munas tersebut bisa menghormati apa yang diputuskan Aburizal Bakrie (Ical) selaku Ketua Umum Partai Golkar yang baru, yang akan menentukan ke arah mana partai pohon beringin tersebut memberikan dukungannya.

"Dari awal Pak JK memang kelihatannya memberi dukungan kepada Pak Surya Paloh. Sebab yang menang dan berdaulat menentukan yaitu peserta munas, khususnya DPP Tingkat II. Dan itu faktanya. Dan saya kira kita harus menghormati itu. Sebagaimana saya dulu, ketika Pak JK yang menang dan saya menghormati. Dan saya sekarang Ketua Dewan Pertimbangan, saya kira Pak JK diharapkan juga menghormati," pungkas Akbar. (Persda Network/cr2)