Pilkada Kabupaten/Kota Seprovinsi Bisa Serentak

MEDAN, KOMPAS.com- Meski secara nasional tak mungkin menggelar pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak, namun di tingkat provinsi hal tersebut masih dimungkinkan. Bahkan untuk 23 pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara yang bakal berlangsung tahun depan, kemungkinan bakal digelar serentak dengan dua tahap.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) Irham Buana Nasution, hasil pertemuan seluruh KPU daerah dengan Departemen Dalam Negeri yang dilaksanakan Rabu (14/10) di Jakarta, salah satunya memutuskan kemungkinan menggelar pilkada secara serentak untuk tingkat provinsi.

Dalam pertemuan tersebut memang dinyatakan tak mungkin menggelar pilkada serentak secara nasional, tetapi untuk tingkat provinsi masih bisa dilakukan. "Untuk Sumut kami sedang merancang 23 pilkada digelar serentak selama dua tahap," kata Irham.

Irham menuturkan, pada tahap pertama pilkada serentak kemungkinan digelar pada bulan Mei dan diikuti 14 kabupaten/kota. Daerah yang menggelar pilkada serentak pada tahap pertama ini rata-rata masa jabatan bupati/wali kotanya berakhir pada bulan Juni-Agustus.

Sesuai ketentuan perundangan, pilkada digelar paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan bupati/wali kota berakhir. "Kalau berpatokan dengan masa jabatan Wali Kota Medan yang berakhir pada bulan Juni, dan pilkada Medan termasuk yang paling awal dibanding d aerah lain pada tahun 2010 nanti, maka kemungkinan menggelar pilkada secara serentak pada tahap pertama ya di bulan Mei," ujar Irham.

Kabupaten/kota yang menggelar pilkada pada tahap pertama ini menurut Irham antara lain adalah Binjai, Medan, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Mandailing Natal, Samosir, Toba Samosir, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan.

Sedangkan untuk pilkada serentak tahap kedua yang diikuti sembilan daerah, kata Irham, kemungkinannya baru digelar pada bulan September. Ini untuk mengakomodasi daerah yang masa jabatan bupati dan wali kotanya berakhir pada bulan Oktober-Desember. Daera h-daerah yang kemungkinan menggelar pilada secara serentak pada tahap kedua antara lain adalah Karo dan Simalungun.

Namun kepastian pelaksanaan pilkada secara serentak baru akan diputuskan dalam pertemuan antara KPU Sumut dengan KPU kabupaten/kota di Medan, Senin pekan depan. Pertemuan ini untuk melihat berbagai kemungkinan menggelar pilkada secara serentak, termasuk membahas hambatan dan kendalanya, kata Irham.

Dia menepis kemungkinan KPU kabupaten/kota bakal menolak ide menggelar pilkada secara serentak. Menurut dia, KPU Sumut saat ini punya kewenangan yang sifatnya koordinatif terhadap KPU kabupaten/kota, sehingga berhak campur tangan termasuk dalam tahapan pilkada.

Selain tentu saja, pelaksanaan secara serentak relatif bisa mengontrol tahapan dan dari sisi anggaran ada penghematan. Pengamanannya pun relatif lebih bisa terkoordinir jika digelar secara serentak, kata Irham.

Menurut dia, pelaksanaan pilkada secara serentak juga secara langsung meminimalisir potensi kecurangan yang timbul sebagai akibat migrasi pemilih dari satu daerah ke daerah lainnya. Kalau digelar secara serentak, tak mungkin l agi ada migrasi pemilih, terutama untuk daerah-daerah yang berdekatan, katanya.