Awas! KDRT Picu Putus Sekolah dan Perceraian

MATARAM, KOMPAS.com - Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengalami peningkatan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memicu peningkatan angka putus sekolah dan perceraian.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Keluarga Berencana (KB) Provinsi NTB, Hj Ratningdiah, mengemukakan hal itu di Mataram, Minggu (18/10), ketika mengomentari perkembangan KDRT di wilayah NTB.

"Ada peningkatan KDRT dan hal itu berakibat peningkatan angka drop out (benhenti) dari sekolah dan kasus perceraian yang juga mengalami peningkatan," ujarnya.

Data versi Badan PP dan KB NTB, jumlah kasus KDRT yang menimpa perempuan dan anak pada tahun 2008 tercatat lebih dari 2.000 kasus dan pada tahun 2009 sejak Januari hingga Agustus tercatat sebanyak 919 kasus.

Diperkirakan jumlah kasus KDRT di wilayah NTB sampai penghujung tahun 2009 dapat menyamai catatan tahun 2008 atau lebih karena kasus KDRT di bulan September dan Oktober 2009 cukup banyak.

"Itu data yang tercatat, kalau yang tidak tercatat bisa lebih banyak lagi sehingga banyak anak yang putus sekolah. Rata-rata lama sekolah anak-anak NTB masih sangat rendah, yakni 6,7 tahun," ujar Ratningdiah.

Sementara data perceraian versi Badan PP dan KB NTB, menyebutkan, pada tahun 2007 kasus perceraian mencapai 1.776 perkara yang mengalami peningkatan menjadi 2.000 kasus lebih di tahun 2008.

Terbanyak di Kota dan Kabupaten Bima yang mencapai 31,54 persen karena korban KDRT di dua daerah itu berani dan mau mengungkapkan serta melaporkan kasus yang menimpanya kepada pihak berwajib.

"Berbeda dengan korban KDRT di Pulau Lombok yang pada umumnya enggan melaporkan peristiwa yang menimpanya sehingga tidak tertangani secara terarah. Bahkan, aksi diam itu memicu poligami," ujarnya.

Ratningdiah mencontohkan rendahnya kasus perceraian di Kabupaten Lombok Barat, yakni hanya 4,89 persen, karena korban KDRT lebih memilih mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun selalu dalam penderitaan.

Menurut dia, untuk mencegah terjadinya kasus KDRT yang rentan berakibat putus sekolah dan perceraian itu, Gubernur NTB, KH M Zainul Majdi, berupaya menjalin kerjasama dengan pondok pesantren.

Gubernur NTB dan sejumlah pondok pesantren telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memberantas kasus KDRT itu.

"Sebagai instansi teknis kami pun terus berupaya menyosialisasikan berbagai regulasi yang berlaku dengan harapan dapat mencegah kasus KDRT yang rentan berakibat putus sekolah dan perceraian itu," ujarnya.

Kini, Pemprov NTB telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang pencegahan KDRT, yakni Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

Perda itu pun telah diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyelenggaraan, Pencegahan, Penanganan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pada Pusat Pelayanan Terpadu dan Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di NTB.