JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Chandra M Hamzah menilai ada yang menyusun skenario kasus yang menimpanya dan Wakil Ketua KPK (nonaktif) lainnya, Bibit Samad Riyanto. Pengacara keduanya pun mengaku memiliki bukti tentang skenario tersebut. Namun, ketika dikonfirmasi tentang hal itu, Chandra mengaku belum mengetahuinya.
"Saya enggak tahu (tentang bukti itu)," ujar Chandra saat keluar Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/10). "Coba nanti saya tanya dulu," kata dia lagi.Menurut Chandra, adanya skenario ini terlihat dari munculnya surat pencekalan palsu dan pencabutan cekal palsu.
Lalu, muncul tertanggal dokumen 15 Juli 2009 yang ditandatangani Ary Muladi dan Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo, Direktur PT Massaro Radiocom. Anggoro adalah tersangka korupsi proyek radio komunikasi di Departemen Perhubungan dan buron KPK. Pada dokumen itu disebutkan, Chandra dan Bibit menerima uang dari Anggoro melalui Ary.
"Itu kan atas kreasi. Ada dokumen 15 Juli yang tidak benar. Itu kan kreasi. Ya itu indikasinya," tuturnya. Namun, dia mengaku belum mengetahui siapa yang diduga meng-create kasus tersebut.
"Tidak tahu saya," kata dia saat ditanya wartawan.Pada Rabu, Chandra kembali diperiksa di Mabes Polri. Selama 13 jam, Wakil Ketua KPK nonaktif Bidang Penindakan itu diperiksa di Gedung Bareskrim.
Meski baru meninggalkan Mabes Polri pukul 23.30, Chandra mengaku hanya ditanya tentang surat cekal dan cabut cekal. Menurut dia, tidak ada pertanyaan seputar percobaan suap, seperti yang didugakan polisi kepadanya dan Bibit.
"Gambaran umum saja, pertanyaannya hanya mengenai pencekalan Anggoro, pencekalan Joko Tjandra, dan pencabutan cekal Joko Tjandra. Itu saja," kata dia.
Lalu terkait pemerasan dan percobaan suap? "Tidak ada, disinggung sedikitpun tidak," jelasnya.
Sebelumnya, Chandra dan Bibit diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan percobaan pemerasan. Namun, selama ini, Chandra dan Bibit mengaku tidak ditanya soal percobaan pemerasan tersebut. Pengacaranya, Taufik Basari, pun mengatakan hanya sekitar 5 persen dari jumlah pertanyaan penyidik yang menyinggung percobaan pemerasan itu.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang