"Politik Akomodasi" Dominasi Kabinet SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi telah mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II yang akan mengawalnya selama 5 tahun ke depan.

Dilihat dari komposisinya, lebih dari separuh menteri SBY (21 orang) merupakan representasi perwakilan partai politik yang menjadi mitra koalisi Partai Demokrat, pengusungnya. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ari Sudjito menilai, SBY menggunakan politik akomodasi dalam pemilihan dan penentuan anggota kabinet.

"Politik akomodasi kuat sekali. Padahal, presiden memiliki catatan selama 5 tahun terakhir, apakah orang-orang yang ditempatkan kompeten atau tidak. Tidak hanya pertimbangan perwakilan partai," kata Ari, kepada Kompas.com, tadi malam.

Dia melihat, terdapat ketidaksesuaian posisi dalam menempatkan sejumlah menteri. Dicontohkannya, Hatta Rajasa yang memiliki kelihaian lobi dinilai kurang pas menempati posisi Menko Perekonomian.

"Kemudian, Darwin Zahedy Saleh (Menteri ESDM, Partai Demokrat), track record-nya apa?" ujar dia.

Seharusnya, pada periode kedua kepemimpinannya, kata Ari, SBY sudah tak memiliki beban untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik yang ada di belakangnya. Penempatan dan pemilihan para menteri ini, juga dianggap sedikit mengesampingkan tiga pertimbangan, yaitu latar belakang calon, kapasitas dan penyesuaian dengan program 100 hari SBY-Boediono.

"Susunan kabinet ini memperjelas sinyalemen bahwa SBY tidak memperhatikan beragam masukan dan bahwa perbaikan dari kabinet sebelumnya tidak menjadi catatan," kata Ari.

Kendati demikian, dia mengapresiasi penempatan Gamawan Fauzi sebagai Menteri Dalam Negeri. Menurut Ari, dalam hal ini, SBY melakukan terobosan baru dengan menempatkan sosok nonmiliter. Selama ini, pos Menteri Dalam Negeri selalu diisi oleh orang yang berlatar belakang militer.