Kebebasan Pers Dibahas di KTT ASEAN

HUA HIN, KOMPAS.com-Perwakilan dari Indonesia dalam Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) antarpemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR) Rafendi Djamin berjanji membawa masalah kebebasan pers untuk dibahas dalam pertemuan anggota komisi.

"Masalah kebebasan pers menjadi tantangan berat di ASEAN, padahal pers adalah salah satu dari tiga pilar demokrasi," katanya saat ditemui di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 ASEAN yang diselenggarakan di Hua Hin, Thailand, Jumat.

Menurut Rafendi perlu ada langkah nyata untuk mencegah pengekangan terhadap pers, terutama di negara-negara anggota ASEAN.

"Dari pihak Indonesia akan mencoba mengangkat masalah ini sebagai perhatian khusus," katanya.

Masalah kebebasan pers perlu mendapatkan porsi perhatian yang sama dengan permasalah HAM lain yang terjadi di negara-negara ASEAN.

Sementara itu, pertemuan pertama antaranggota Komisi HAM antarpemerintah ASEAN dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/10) di sela pelaksanaan KTT ke-15 ASEAN. Pada pertemuan perdana tersebut masing-masing anggota akan saling memperkenalkan diri.

AICHR merupakan lembaga konsultasi antarpemerintah dan bagian integral dalam struktur organisasi ASEAN.

Komisi ini bertugas merumuskan upaya pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan melalui edukasi, pemantauan, diseminasi nilai dan standar HAM internasional sebagaimana diamanatkan oleh Deklarasi Universal tentang HAM, Deklarasi Wina dan instrumen HAM lain.

AICHR berfungsi sebagai institusi HAM di ASEAN yang bertanggungjawab untuk pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN. AICHR akan bekerja sama dengan badan-badan ASEAN lain yang terkait dengan HAM dalam rangka melakukan koordinasi dan sinergi di bidang HAM.

AICHR beranggotakan 10 orang yang merupakan perwakilan dari masing-masing negara anggota ASEAN yakni Dr Sriprapha Petcharamesree dari Thailand yang ditetapkan sebagai Ketua AICHR, Om Yentieng (Kamboja), Rafendi Djamin (Indonesia), dan Bounkeut Sangsomsak (Laos). Selanjutnya yaitu Awang Abdul Hamid Bakal (Malaysia), Kyaw Tint Swe (Myanmar), Rosario G. Manalo (Filipina), Richard Magnus (Singapura), dan Do Ngoc Son (Vietnam).