Zelaya Kembali Kuasai Honduras
TEGUCIGALPA, KOMPAS.com — Pemerintah defacto Honduras akhirnya tunduk pada tekanan internasional dan setuju mengizinkan Presiden Manuel Zelaya kembali berkuasa, sosok yang digulingkan dalam kudeta militer empat bulan lalu. Terobosan itu tercapai setelah muncul desakan dari para pejabat senior Amerika Serikat yang mengunjungi Honduras pekan ini untuk mengakhiri krisis yang mengganggu kebijakan luar negeri AS tersebut.
"Ini adalah kemenangan demokrasi Honduras," kata Zelaya setelah pihak seterunya menyetujui satu perjanjian yang akan memulihkan kembali kekuasaannya dalam beberapa hari ke depan.
Zelaya disingkirkan dan diasingkan ke luar negeri pada 28 Juni. Namun secara diam-diam, ia pulang ke Honduras bulan lalu dan sejak itu berlindung di Kedutaan Besar Brasil.
Pemimpin defacto Roberto Micheletti, yang mengambil alih pemerintahan negara itu dalam beberapa jam setelah Zelaya digulingkan, sebelumnya menolak menyetujui kepulangannya, meski akhirnya ia berubah. "Saya mengizinkan tim perunding saya menandatangani satu perjanjian yang menandakan awal diakhirinya situasi politik negara ini," kata Micheletti dalam satu jumpa pers Kamis malam.
Amerika Serikat, Uni Eropa, dan para pemimpin Amerika Latin telah mendesak agar Zelaya diizinkan menyelesaikan masa jabatan presidennya hingga Januari tahun depan. Mereka menyatakan tidak akan mengakui pemenang pemilu pada November nanti, kecuali demokrasi terlebih dulu dipulihkan.
Zelaya sebelumnya dikecam banyak pihak di Honduras karena menjadi sekutu Presiden Venezuela Hugo Chavez. Para pengritik juga menuduh bahwa ia berusaha mencari dukungan untuk memperpanjang masa jabatannya yang terbatas, meski telah membantah tuduhan itu.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mencatat adanya pelanggaran penting oleh pemerintah defacto. Mereka mengatakan, pemilu yang bebas dan jujur tidak akan mungkin dilaksanakan setelah Micheletti mengekang kebebasan sipil dan menutup sementara organisasi-organisasi media pro Zelaya.
Presiden AS Barack Obama pun menghentikan sejumlah bantuan untuk Honduras setelah kudeta itu. Namun, keputusan itu dikecam oleh sejumlah negara Amerika Latin karena tidak banyak bepengaruh untuk memaksa pemerintah defacto mengalah. Ambruknya sejumlah perundingan pekan lalu juga mendorong Menlu AS Hillary Cliton mengirim satu delegasi AS untuk mendesak agar penyelesaian damai atas konflik tersebut dilakukan.
