Komisi IX: Kedubes Tak Boleh Lepas Tangan Masalah TKI

Tenaga kerja Indonesia berdiri menjaga barang bawaan mereka sambil menunggu giliran pulang ke daerah asal menggunakan mikrobus angkutan khusus TKI di Gedung Pendataan Kepulangan TKI di Selapajang, Kota Tangerang, Banten, Rabu (28/10).(MPAS/HAMZIRWAN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tak lepas dari peran perwakilan pemerintah di luar negeri. Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz menyoroti Kedubes yang tak antusias untuk menangani masalah TKI ketika persoalan demi persoalan bermunculan.

"Kita akan berikan imbauan kepada Dubes apapun statusnya (TKI), dalam bentuk apapun kedatangannya, dia adalah tetap warga negara kita. Jadi pihak kedutaan enggak boleh lepas tangan," tuturnya di Gedung DPR, Senin (2/11).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga memandang perlunya MoU dengan Malaysia untuk mengantisipasi terjadinya kembali penyiksaan kepada tenaga kerja dari Indonesia. MoU ini dapat dinilai sebagai wujud ketegasan pemerintah terhadap masalah ini.

"Pemerintah harus tegas jangan buruh ini jadi korban terus. Ada buruh yang berangkat secara resmi, ada yang enggak. Nah yang terakhir ini yang sering kejadian. Yang resmi aja masih banyak problem, gimana yang enggak resmi," tuturnya kemudian.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Tanah Abang–Slipi Macet 3,8 Km Rabu Malam, Klakson Tak Henti Bersahutan

Pensiunan di Purworejo Merana, Gaji Dipotong 90 Persen akibat Penipuan Rp 27,5 M oleh Istri Oknum TNI

Kerry Anak Riza Chalid dkk Laporkan 4 Hakim ke Bawas MA dan KY

Hector Souto Kembali Kritik Timnas Futsal Indonesia Usai Kalahkan Australia 3-2

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com