Rekomendasi Tim Pencari Fakta Dikhawatirkan Bersifat Politis

Diskusi bertajuk 'Menakar Dampak Perseteruan KPK dan Polri' di Gedung DPR RI, Senin (2/11), menghadirkan (kiri-kanan) pengamat politik Yunarto Wijaya, AMIR SYAMSUDDIN Ketua DPP bidang hukum Partai Demokrat Amir Syamsuddin, politisi PPP Ahmad Yani, politisi PKS Nasir Jamil dan pengamat hukum Irman Putra Sidin.(KOMPAS.com/Caroline Damanik)

JAKARTA, KOMPAS.com — Rekomendasi Tim Pencari Fakta yang dibentuk Presiden SBY untuk menangani perseteruan Polri dan Kejaksaan Agung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikhawatirkan akan bersifat politis. Akibatnya, rekomendasi menjadi mengawang-awang dan justru tak dapat diimplementasikan secara teknis.

"Saya khawatir hasil rekomendasi tim ini juga sifatnya politis dan melebar ke mana-mana. Jadi sulit direalisasikan dan dijalankan," tutur Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Jamil dalam diskusi bertajuk "Menakar Dampak Perseteruan KPK dan Polri" di Gedung DPR, Senin (2/11).

Nasir meminta tim bergerak secara independen untuk mencari fakta dan kebenaran hukum yang ada. Hasil rekomendasi ini harus dikembalikan pada komitmen penegakan hukum. "Jangan diseret ke mana-mana. Ini harus kita lihat dalam penegakan hukum dan belum mengganggu koalisi yang sudah dibangun dan sedang berjalan," tandasnya.

Nasir juga berharap DPR dengan fungsi pengawasannya juga turut serta menjawab keraguan publik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Harga LPG 12 Kg Naik di Seluruh Indonesia, Tertinggi Rp 285.000 di Papua

Jeritan Warga Saat Harga Gas Elpiji dan BBM Nonsubsidi Naik Bersamaan

Kronologi Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Nus Kei Tewas Ditikam di Bandara

Sosok Nus Kei, Ketua Golkar Maluku Tenggara yang Tewas Ditikam di Bandara

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com