Soal Keterangan Wiliardi, DPR Perlu Panggil Kapolri

Mantan Kapolres Jaksel Williardi Wizard saat akan memberi kesaksian pada sidang dengan terdakwa mantan Ketua KPK Antasari Azhar di PN Jaksel, Selasa (10/11).(FRANS AGUNG)

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR perlu meminta keterangan Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri terkait keterangan mantan Kapolres Jakarta Selatan Wiliardi Wizar pada sidang perkara pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa mantan Ketua KPK Antasari Azhar, Selasa (10/11) di PN Jaksel.

"DPR harus melakukan klarifikasi atas keterangan Wiliardi. Jika benar, ini memperkuat upaya pelemahan KPK," kata pengamat politik Sukardi Rinakit kepada Kompas.com, Rabu siang.

Selain itu, Sukardi menambahkan, masyarakat sipil pun dapat melakukan tekanan kepada lembaga penegak hukum agar mengungkap kebenaran sejati dari permasalahan ini.

Secara terpisah, pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, mengimbau agar polisi tidak memasuki ranah kasus perdata. Selama ini, polisi kerap bermain-main dalam kasus yang sumir antara pidana dan perdata. Hal ini misalnya terjadi ketika polisi mengirim surat kepada Bank Century agar mencairkan deposito deposan tertentu.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Anggota Kongres AS Kecam Trump, Minta Dicopot dari Kursi Presiden

Klarifikasi Siswa di Jogja yang Mengaku Dilengserkan dari Ketua OSIS Usai Tolak Program MBG

Pramono Ungkap Rencana Jalur KRL Baru, Sambungkan Rawajati hingga Tanjung Priok

Amandemen ke-25 Konstitusi AS Jadi Upaya Gulingkan Trump, Apa Itu?

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com