Jemaah Perlu Waspada

Permintaan agar jemaah haji lebih waspada itu disampaikan Kepala Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kerja Mekkah Subakin Abdul Muthalib saat dihubungi, Rabu (11/11). Menurut dia, sudah sekitar 10 kasus kriminalitas menimpa jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram.

Kasus kriminalitas itu antara lain perampasan dan penipuan. Kejahatan biasanya dilakukan dengan modus menawarkan jasa penitipan barang, tetapi kemudian barang milik jemaah dibawa kabur.

Modus lain adalah dengan menawarkan jasa mencium Hajar Aswad. Jemaah biasanya diminta membayar hingga ratusan riyal. Ada pula penipu yang merampas uang milik jemaah setelah menawarkan jasa.

Jemaah haji juga diminta tidak membawa barang berharga, terutama perhiasan berlebihan, saat beribadah di Masjidil Haram. Akan lebih baik apabila barang berharga itu dititipkan di tempat penitipan yang biasanya disediakan di pemondokan.

Bukan hanya itu, jemaah haji juga diingatkan untuk lebih tertib menaati jadwal yang ditetapkan panitia penyelenggara ibadah haji, terutama jadwal keberangkatan bus. Pasalnya, menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Departemen Agama A Ghofur Djawahir, ketidaktaatan jemaah menjadi salah satu hambatan pelayanan transportasi.

Jemaah diminta bersiap-siap minimal satu jam sebelum jadwal keberangkatan bus. Mereka juga diimbau lebih mementingkan beribadah daripada berjalan-jalan. Hambatan lain adalah kondisi Mekkah yang mulai padat.

Bus ditambah

Selain itu, Departemen Agama mengakui jumlah bus pengangkut jemaah di Arab Saudi masih kurang. Saat ini baru 315 bus yang disediakan untuk mengangkut 191.000 orang. ”Hasil rapat dengan tim dari Dewan Perwakilan Rakyat memang diakui bahwa jumlah bus masih kurang,” tutur Ghofur.

Departemen Agama akan menambah bus pengangkut jemaah. Sampai kemarin belum ditetapkan jumlah bus yang akan ditambah karena panitia masih menghitung agar biaya sewa bus tak melampaui plafon anggaran.

Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan, pemerintah tetap akan bertanggung jawab atas jemaah haji nonkuota meski mereka dinilai menyimpang dari prosedur yang seharusnya.

”Jemaah nonkuota mendapatkan visa sendiri dari Kedutaan Besar Arab Saudi sehingga sulit dikontrol dan tidak diketahui apakah transportasi, makan, dan pemondokan mereka terjamin,” kata Suryadharma saat menghadiri pengukuhan KH Ali Maschan Moesa sebagai guru besar luar biasa IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Rabu. (NTA/INA)