Pengusaha Minta Kompromi Pemadaman Listrik

SALATIGA, KOMPAS.com - Sejumlah pengusaha di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga meminta PT PLN berkompromi sebelum menentukan jadwal pemadaman listrik.

Pemadaman sepihak atau tanpa pemberitahuan sebelumnya, berpotensi menyebabkan perusahaan sulit memenuhi target produksi yang berimbas pada ketidakpuasan pembeli.

Direktur PT Daya Manunggal Textile (Damatex) Salatiga Andi Sanang Romawi, kemarin mengatakan, pengusaha hanya meminta PT PLN tidak arogan dan mengajak mereka duduk bersama membicarakan pemadaman listrik. Termasuk bila memungkinkan, mengatur penggiliran pemadaman di pabrik saat beban puncak pukul 18.00 sampai 22.00.

"Kalau listrik dimatikan pada jam biasa dan pengusaha diminta berproduksi pada beban puncak, biaya produksi tinggi karena harga listrik lebih mahal. Bahkan, ada beberapa perusahaan yang sengaja menghindari produksi saat beban puncak itu," katanya.

Andi meminta PT PLN sedikit bisa memahami perusahaan dan mencari jalan keluar terbaik. Pengusaha, selaku konsumen bisa menerima kondisi yang saat ini terjadi. Padahal, PT PLN kerap tak mau menerima permohonan perusahaan sebagai pelanggan.

Dia memberi contoh, saat perusahaannya minta tenggat waktu pembayaran tagihan diundur lima hari karena menjelang Lebaran, PT PLN tetap memberi denda dengan nilai puluhan juta rupiah. "Coba bagaimana dalam kondisi ini, apa ada pemahaman PLN kalau perusahaan tidak bisa memenuhi tenggat pengiriman dan terkena penalti dari pembeli. Apa PLN juga bisa memberi ganti," ujarnya.

Direktur Utama PT Sarana Tirta Ungaran Adnan Didit, mencontohkan, Selasa dan Kamis lalu, pemadaman berlangsung mendadak. Sementara pada Jumat baru diberi kabar per telepon beberapa jam sebelumnya bahwa listrik akan dipadamkan pukul 10.30 sampai 13.00.

Dia terpaksa berproduksi di waktu beban puncak karena harus memasok air ke industri dan PDAM Kabupaten Semarang. Padahal, katanya. saat beban puncak pemakaian 1 kwh dihitung 2 kwh.

Koordinator Tim Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah Agung Wahono mengatakan, hingga saat ini PLN belum mengajak pengusaha berembuk mengatur jadwal pemadaman bergilir. Padahal, tahun lalu ada kompromi seperti itu.

Pemberitahuan hanya beberapa jam sebelum pemadaman tidak efektif karena tidak cukup waktu bagi perusahaan untuk mengatur jadwal produksi. "Sebetulnya, kenapa sampai ada kerusakan instalasi atau keterlambatan pasokan. Itu persoalan internal PLN. Namun, sekadar berkompromi itu sudah cukup bagi pengusaha," kata Agung.