UPI Didik 362 TKI untuk ke Jepang

Bandung, Kompas - Universitas Pendidikan Indonesia menyelenggarakan pelatihan untuk 362 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirimkan ke Jepang. Pendidikan digelar melalui program Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement.

Rektor UPI Sunaryo Kartadinata, Rabu (18/11) di Bandung, mengatakan, ke-362 calon TKI itu dilatih selama empat bulan di Bandung sejak 13 Juli. Pelatihan dilanjutkan dengan kegiatan yang sama selama dua bulan di Jepang sejak pertengahan November 2009.

Pendidikan itu merupakan kerja sama UPI dan Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo, Kedubes Jepang di Jakarta, Kementerian Luar Negeri Jepang, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.

Para TKI akan ditempatkan di berbagai rumah sakit dan panti jompo di Jepang. Mereka terdiri dari lulusan jenjang S-1 dan D-3 politeknik kesehatan, sekolah tinggi ilmu kesehatan jurusan keperawatan, dan perguruan tinggi berbagai jurusan.

Sebanyak 174 TKI merupakan tenaga perawat, sedangkan 188 orang merupakan pengasuh anak-anak dan manula. Daerah asal peserta pelatihan, antara lain, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Masa tinggal di Jepang untuk perawat selama tiga tahun dan pengasuh selama empat tahun. Para TKI diberi kesempatan mengikuti ujian sertifikasi di Jepang dan jika lulus, masa kerjanya dapat diperpanjang. Bahkan mereka bisa mendapatkan visa tak terbatas.

"Namun, TKI akan dipulangkan ke Indonesia jika tak lulus ujian sertifikasi. Selama mengikuti pelatihan, mereka juga mendalami bahasa dan kebudayaan Jepang," kata Sunaryo.

Selama di Jepang, para TKI akan mendapatkan gaji Rp 20 juta-Rp 25 juta per bulan untuk perawat dan Rp 15 juta-20 juta per bulan bagi pengasuh. Sunaryo mengatakan, kedudukan TKI dalam hak dan kewajiban disamakan dengan pekerja Jepang.

Jumlah TKI yang dikirimkan tahun 2009 meningkat dibandingkan dengan tahun 2008 sebanyak 208 orang yang langsung dilatih di Jepang selama enam bulan. Jumlah TKI itu meningkat karena keahlian mereka dianggap sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jepang.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Mustopa Djamaludin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar sedang melakukan negosiasi dengan negara tujuan TKI, seperti Malaysia dan Timur Tengah.

Negosiasi bertujuan mendorong peningkatan angka pengiriman TKI yang kini dilakukan semakin ketat. Mustopa menjelaskan, meski proses pengirimannya kian sulit, belum ada perusahaan jasa TKI yang tutup. Saat ini, terdapat lebih dari 50 perusahaan jasa TKI di Jabar.

"Pengiriman TKI asal Jabar sebagian besar masih dicatat dari Jakarta. Pendataan perlu dicatat berdasarkan daerah asal TKI supaya angkanya riil," kata Mustopa. (bay)