Syafii: Saatnya SBY Ambil Langkah Luar Biasa

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif menilai sudah saatnya pemerintah, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, segera mengambil langkah konkret dan luar biasa untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah atau Tim Delapan.

Syafii menegaskan, sudah bukan saatnya lagi bagi Presiden Yudhoyono untuk mencoba berkelit dengan mengatakan tidak ingin dipaksa-paksa dalam membuat keputusan atau kebijakan terkait upaya penuntasan kasus perseteruan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan itu disampaikan Syafii, Kamis (19/11) di sela-sela diskusi bertema "Skandal Korupsi Bank Century, Apa Solusinya?" oleh Grup Diskusi Aktifis 77-78.

Tampak hadir, inisiator hak angket kasus Century, Maruarar Sirait (Fraksi PDI-P). Selain itu, juga tampak hadir, Akbar Faisal (Fraksi Partai Hanura), Wakil Ketua DPD Laode Ida, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Suhardi, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, dan pakar ekonomi dari Partai Amanat Nasional, Drajad Wibowo.

"Jangan berkelitlah, sekarang yang diperlukan itu langkah luar biasa untuk menyelesaikan kasus yang menghebohkan ini. Dan itu akan menentukan, apakah pemerintahan ini akan punya legitimasi moral dan sosial. Jika kedua itu hilang, maka legitimasi konstitusionalnya pasti akan ikut gugur," ujar Syafii.

Ketika Syafii ditanya keoptimistisan terhadap langkah konkret dan luar biasa untuk menuntaskan persoalan sekarang ini, secara diplomatis dia melontarkan peribahasa, jangan berharap tanduk dari seekor kuda karena, secara riil menurut Syafii, seekor kuda memang tidak memiliki tanduk.

Menanggapi keprihatinan Presiden Yudhoyono pada Rabu kemarin terkait desas-desus terhadap diri dan keluarganya, Syafii beranggapan bahwa hal seperti itu sah-sah saja. Akan tetapi, Syafii balik menanyakan, apakah keluhan itu tidak sebaiknya disampaikan pada kesempatan lain, setelah persoalan utama seperti melaksanakan rekomendasi Tim Delapan telah dituntaskan dengan maksimal.

"Sebagai seorang presiden terpilih, seharusnya Presiden Yudhoyono mendahulukan kepentingan rakyat. Jangan mengerjakan yang pinggir-pinggir dahulu. Rekomendasi Tim Delapan harus secepatnya dikerjakan. Kalau tidak, nanti rekomendasi itu hanya akan jadi 'masuk angin'. Semakin lama maka berbagai spekulasi liar akan bermunculan dan itu berbahaya sekali," ujar Syafii.

Menurut Syafii, Tim Delapan adalah bentukan Presiden Yudhoyono sehingga hasil rekomendasinya dapat dipastikan tidak bertujuan ingin menjatuhkan pihak mana pun, termasuk Presiden Yudhoyono sendiri. Untuk itu, dibutuhkan semacam tindakan radikal yang terkontrol untuk memperbaiki keadaan dan menghilangkan kecurigaan rakyat pada kepemimpinan.

Paling moderat

Sementara itu, saat dihubungi sebelumnya, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusabhakti, menilai isi rekomendasi Tim Delapan sudah sangat moderat, yang bisa dijalankan oleh Presiden Yudhoyono, apalagi mengingat bahwa para anggota tim itu bukan orang-orang sembarangan.

"Bisa dibilang, mereka adalah para resi di bidangnya masing-masing. Mereka menyusun rekomendasi tidak dengan emosional dan juga bukannya tanpa data. Mereka banyak melakukan cek dan cek ulang sehingga semua rekomendasi tersebut adalah yang terbaik dari yang mereka bisa buat," ujar Ikrar.

Jika rekomendasi terbaik yang sangat moderat tadi pun diabaikan Presiden Yudhoyono, Ikrar mengingatkan, maka pemerintah hanya tinggal menunggu waktu ketika badai protes dan penolakan dari masyarakat bermunculan.