Pemkab Bandung Gagal Jalankan Program Filariasis

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dinilai gagal menjalankan program pengobatan massal filariasis (penyakit kaki gajah) di daerah ini, demikian evaluasi Komisi D, DPRD Kabupaten Bandung.

Komisi D melihat pengobatan massal terkesan tergesa-gesa sehingga pelaksanaannya menelan banyak korban, dan proses sosialiasi pun dinilai tidak berjalan optimal.

"Ini yang kemudian menyebabkan korban yang begitu banyak. Yang harus bertanggungjawab dalam hal ini, semua pihak yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan ini," ujar Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Arifin Sobari, Kamis (19/11).

Tanggungjawab secara umum, elas ada di tangan bupati. Sementara tanggung jawab pelaksanaan ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

Berkaitan dengan hal itu, Komisi D DPRD dalam waktu dekat akan mengklarifikasi kegagalan pengobatan filariasis tersebut.

Surat undangan kepada Dinas Kesehatan, katanya sudah dilayangkan untuk kali kedua. Pemanggilan pertama tidak membuahkan hasil, karena Kepala Dinas Kesehatan maupun utusanya tidak hadir.

klarifikasi kedua akan dilaksanakan pada Jumat. Jika pihak Dinas Kesehatan tidak juga hadir, pihaknya akan tetap membuat nota komisi.

Komisi D sudah melakukan investigasi di lapangan terkait akibat pascaminum obat filariasis, dengan kesimpulan tetap berpangkal pada sosialisasi dan pelaksanaan yang kurang optimal.

Menyinggung soal anggaran sosialisasi pengobatan filariasis Rp 2,1 miliar, Komisi D DPRD Kabupaten Bandung menilai tidak jelas penggunaannya.

Karena itu, jika ternyata Dinkes tidak datang, maka Komisi D akan membuat nota komisi yang berisi baik soal sosialisasi maupun pelaksanaan pemberian obat dan sekaligus menyangkut anggaran yang tidak jelas itu.

Komisi D juga menurut Arifin, menyoroti soal pengobatan yang dilakukan secara massal. Seharusnya, pengobatan dilakukan secara gradual atau bertahap.

Untuk ke depan, ia menyarankan pemberian obat secara bertahap di 31 kecamatan, karena tidak bisa dipungkiri, kegagalan pengobatan massal yang berefek pada jatuhnya korban jiwa akan menimbulkan trauma di kalangan masyarakat.

"Bukan hanya masyarakat yang trauma, termasuk petugasnya sendiri, karena petugas juga tidak ingin disalahkan mengingat mereka bekerja secara sukarela," kata Arifin.