Terkait Filariasis, DPRD Pertanyakan Sikap Tertutup Dinkes

SOREANG, KOMPAS.com — Kalangan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mempertanyakan sikap tertutup jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat terkait penanganan penyakit kaki gajah (filariasis) yang mewabah di daerah tersebut.

"Kami ingin mendengar dan ambil bagian dalam keputusan politik penanganan filariais, tapi pihak Dinkes justru tidak memenuhi rapat dengar pendapat," kata Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Arifin Sobari.

Dari konfirmasi, pihak Dinkes memastikan tidak dapat menghadiri pemanggilan oleh DPRD karena tersendat izin dari bupati yang tidak memberikan disposisi. Pihak Dinkes hanya menjawab surat Komisi D DPRD Kabupaten Bandung melalui layanan pesan singkat (SMS).

"Dinkes tidak datang memenuhi undangan kami. Padahal, banyak hal yang ingin kami sampaikan dan mendapatkan klarifikasi dari dinas yang bersangkutan," ujar Arifin.

Dikatakan, pihak Komisi D DPRD Kabupaten Bandung sudah melakukan upaya investigasi untuk mengetahui penyebab banyaknya korban setelah meminum obat anti-filariasis yang diberikan gratis tersebut.

Sejumlah temuan pun didapat dari hasil penyelidikan di lapangan. Hal itulah yang ingin dikonfirmasikan dan mendapat klarifikasi kebenarannya dari Dinkes.

Di antara temuan yang diperoleh Komisi D DPRD Kabupaten Bandung atas pemberantasan massal penyakit kaki gajah ini, masalah sosialisasi yang dinilai tidak menyeluruh.

Bahkan, menurut hasil investigasi itu, lanjut Arifin, sosialisasi juga dianggap tidak mendalam dan tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pelaksanaannya juga gegabah karena para kader yang menjalankan program pengobatan massal filariasis tidak didampingi tenaga medis.

"Obat tersebut kan obat keras, makanya harus didampingi tenaga medis ketika para kader membagikan obat kepada masyarakat," tegas Arifin.

Menyikapi ketidakhadiran Dinkes, Komisi D menegaskan akan membuat nota komisi untuk mendapatkan konfirmasi yang jelas. Namun, tanpa mendapatkan klarifikasi, nota komisi akan menjadi sikap DPRD selanjutnya.

"Ini program yang gagal, tapi harus banyak yang dievaluasi. Namun yang jelas, pola sosialisasi dan pelaksanaan harus diperbaiki," tambahnya.