IPW: Ito Hasil Kompromi Kapolri dengan Susno

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kepolisian dari Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mengatakan, naiknya Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Ito Sumardi sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) menggantikan Komjen Susno Duadji merupakan hasil kompromi Kapolri dengan Susno.

"Susno mau lengser menjadi Kabareskrim jika yang menggantikan adalah sahabatnya yang tidak lain adalah Ito, dan Kapolri menyetujui hal itu," kata Neta di Jakarta, Selasa (24/11) malam.

Ketua Presidium IPW itu mengatakan, karena Ito adalah hasil kompromi, hampir dipastikan tidak banyak membawa pengaruh terhadap kinerja reserse Polri.

"Susno dan Ito adalah teman akrab. Sama-sama lulus Akademi Kepolisian pada 1977 dan pergi bertugas bersama di Bosnia pada 1980-an saat Pak Harto menjadi Presiden," katanya.

Ito, kata Neta, juga kurang banyak berpengalaman di bidang reserse karena lebih banyak tertugas di fungsi lalu lintas. "Susno dulu juga banyak bertugas di lalu lintas dibandingkan dengan reserse," ujarnya.

Yang membedakan keduanya hanyalah Ito pernah dua kali menjadi Kapolda, sedangkan Susno hanya sekali sebelum menjadi Kabareskrim. Ito pernah menjadi Kapolda Riau dan Sumsel, sedangkan Susno Kapolda Jabar.

IPW juga menyoroti masalah yang pernah membelit Ito saat menjadi Kapolda Riau dan Sumsel. Ito pernah diperiksa Inspektorat Pengawasan Umum serta Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada 2008 karena diduga membiarkan judi saat menjadi Kapolda Riau.

"Akibatnya, Ito dicopot dari Kapolda Sumsel saat jadi Kapolda Riau. Ini yang aneh. Orang baru dicopot jadi Kapolda kok dinaikkan jadi Kabareskrim," ujar Neta.

Naiknya Ito juga tidak menjadi cermin sistem kaderisasi di tubuh Polri karena Ito dan Susno sama-sama satu angkatan.

"Harusnya yang jadi Kabareskrim adalah jenderal yang lebih muda. Apa tidak ada jenderal lain. Masih banyak perwira tinggi yang muda dan berpengalaman di reserse," katanya.

Mabes Polri di Jakarta pada Selasa malam mengumumkan penggantian Susno menyusul desakan dari berbagai kalangan karena dianggap ikut bertanggung jawab atas kasus pemidanaan Bibit-Chandra yang diduga direkayasa.

Dua pimpinan (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dijadikan tersangka kasus penyalahgunaan wewenang saat Bareskrim dipimpin Susno.

Kasus rekayasa terkuak ketika Mahkamah Konstitusi memutar rekaman berisi rekayasa untuk memidanakan Bibit-Chandra.

Mereka bahkan sempat ditahan selama empat hari, tetapi dilepaskan karena mendapatkan kecaman dari masyarakat, tokoh politik, dan tokoh nasional.