IPB Dorong Pelaksanaan UN

BOGOR, KOMPAS.com - Institut Pertanian Bogor (IPB) mendorong Departemen Pendidikan Nasional untuk tetap menyelengarakan Ujian Nasional (UN). Agar tidak melanggar keputusan Mahkamah Agung, UN kali ini tidak menjadi sarat kelulusan siswa dahulu.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB Prof Dr Ir Yonny Koesmaryono menegaskan hal di atas di sela Seminar Pendidikan Program Sarjana IPB di Bogor, Senin (30/11) siang. "Tujuan diselenggarakan UN adalah untuk meningkatkan mutu kelulusan siswa sesuai standar nasional. Ke depannya ini akan menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik," katanya.

Keputusan MA itu sendiri, tidak melarang UN diselenggarakan asalkan pemerintah harus meningkatkan kesetaraan fasilitas dan kualitas sekolah di seluruh Indonesia. Berkaitan dengan itu Menteri Pendidikan Nasional menyatakan akan mengajukan Peninjauan Keputusan (PK) atas putusan MA tersebut.

"Standardisasi mutu pendidikan lewat UN itu perlu, sementara proses PK itu makan waktu. Jadi, IPB mendorong agar Mendiknas memutuskan dengan cepat bahwa UN tetap diselenggarakan, namun untuk tahun ini hasilnya tidak menjadi sarat kelulusan siswa," katanya.

Menurut Yonny Koesaryono, tidak masuk akal penyelenggaraan UN baru dilaksanakan setelah fasilitas dan kualitas sekolah dan guru di seluruh Indonesia sudah sama. Sebab, kondisi Indonesia yang sangat luas tidak mungkin menyamakan fasilitas dan kualitas tersebut dalam waktu cepat. Sementara, sekolah dan guru pun perlu mempunyai patokan atau standardisasi untuk menilai keberhasilan pendidikan dan pengajaran yang mereka laksanakan.

"Patokan atau standardisasi pendidikan tentunya harus ditentukan secara nasional, bukan ditentukan atau berdasarkan ukuran sekolahnya atau pemerintah daerahnya. Indonesia sampai saat ini pun belum mempunyai standardisasi pendidikan nasional atau landasan kualifikasi pendidikan nasional," katanya.

Jadi, lanjut Yonny, UN harus diselenggarakan dan paling tidak dalam tiga tahun ke depan penyelengaraan UN harus dapat dipercaya dan didukung dana yang cukup. Selain itu, hasil UN-nya tidak dijadikan dahulu sebagai sarat kelulusan, tetapi dijadikan dasar untuk pemetaan kualitas pendidikan dan sekolah di Indonesia.  

Penyelengaran UN sebelumnya dinilai Yonny kurang dapat dipercaya karena tidak sejak awal melibatkan banyak pihak dan masih ada celah-celah yang membuat pihak-pihak tertentu dapat bermain . Itu sebabnya, muncul berbagai masalah seperti hasil UN sebuah sekolah atau satu daerah seragam.

Penyelenggara UN saat ini adalan BNSP (Badan Nasional Standarisai Pendidikan). Pihak lain, dalam hal ini perguruan tinggi, baru dilibatkan hanya pada tahan pengawasan saat ujian. "Seharusnya, sejak awal, yakni mulai dari mempersiapkan soal, pendistribusian, sampai penilaian, harus melibatkan banyak pihak yang terkait dan kompeten," katanya.

Yang tidak kalah penting, semua pihak, terutama kepala daerah, harus melihat UN dengan jujur dan jernih, demi meningkatkan mutu sumber daya manusia di daerahnya. UN jangan dibebani dengan pandangan politis dan gengsi daerah, tetapi dengan jujur hasil UN dipandang menjadikan dasar untuk meningkatkan kebijakan pendidikan di daerahnya. Sehingga pemerintah pusat pun dapat memperioritaskan alokasi dana pendidikannya tetap sasaran.

Yang perlu diingat pula, kata Dekan Fakultas MIPA IPB Dr drh Hasim DEA, yang mendampingi Yonny Koesmaryono, masalah pendididikan bukan hanya beban Departemen atau Dinas Pendidikan. Tetapi juga menjadi persoalan sektor lain seperti Departemen/Dinas Kesehatan, Departemen/Dinas Sosial, dan Departemen/Dinas Pekerjaan Umum. "Sebesar apa pun insentif pemerintah ke sektor pendidikan kalau di daerah itu rakyatnya kurang gizi dan susah sarana kesehatan, anak didik di situ tidak akan atau sulit unggul," kata Hasim.