Bogor Siap Terima Hasil UN

BOGOR, KOMPAS.com - Bupati Bogor Rachmat Yasin menegaskan Pemerintah Kabupaten Bogor siap menerima hasil Ujian Nasional (UN) sebagai sarat kelulusan siswa pada lima tahun mendatang. Saat ini, UN jangan dijadikan sarat kelulusan siswa.

"UN itu perlu, tapi sekarang jangan jadi standar kelulusan siswa. Kalau sekarang jadi standar kelulusan siswa, tidak adil. Sebab, tidak usah bicara daerah lainlah, di Kabupaten Bogor saja, sarana dan prasaraan pendidikan masih kurang," katanya di Cibinong, Senin (1/12) siang.

Rachmat Yasin mengakui, masalah kerhasilan anak didik lulus atau menanamkan pendidikannya, menyangkut citra dan gengsi pemerintah daerah, karena keberhasilan dalam bidang pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan sebuah pemerintahan. "Itu sebabnya, Dinas Pendidikan dan para pimpinan sekolah diberi target-target yang harus dicapai, termasuk persentase kelulusan para siswa. Kalau tidak diberi target, bisa kacau mutu pendidikan di sini,' katanya.

Berkaitan dengan itu, lanjut Rachmat Yasin, APBD Tahun Angaran 2010 mengalokasikan dana bagi sektor pendidikan mencapai Rp 776 miliar atau 32 persen total APBD, walaupun itu termasuk kompenen gaji guru dan karyawan sektor pendidikan.

"Pokoknya, saya punya target yang harus dicapai, walaupun harus bertahap. Misalnya, untuk jumlah sekolah. Saat ini hanya ada 153 SLTP dan 26 SLTA, baik negeri maupun swasta. Kami menargetkan, di setiap Kecamatan harus ada 3 SMA dan 1 SMK dan di tiap tiga desa/kelurahan harus ada 1 SMP. Kami memiliki 40 kecamatan dengan 410 desa dan 15 kelurahan," ungkapnya.

Sebab itulah, tegas Bupati Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor baru siap menerima UN sebagai standarisasi mutu pendidikan dan kelulusan siswanya, lima tahun mendatang. "Kami harus optimis, lima tahun mendatang mutu guru dan sekolah-sekolah di sini sudah siap untuk bertarung di UN. Harus lima tahun bisa, walaupun saat ini sarana pendidikan dan kopetensi gurunya masih minim, sebab kami dekat dengan Jakarta," katanya.