Menkeu Minta TNI Transparan soal Kebutuhan BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta, baik Departemen Pertahanan maupun TNI, bisa merinci kebutuhan riil bahan bakar minyak (BBM) untuk kegiatan operasional tahunan mereka. Caranya, dengan mempelajari pola konsumsi BBM tahun-tahun sebelumnya untuk kemudian memperkirakan besaran volume BBM yang dibutuhkan pada tahun berikut.

Pernyataan itu disampaikan Menkeu, Selasa (1/12), usai berbicara dalam diskusi meja bundar (round-table discussion) tentang Revitalisasi Industri Pertahanan Dalam Negeri babak ketiga. Turut hadir dalam diskusi itu Menteri Perindustrian MS Hidayat, Sekretaris Menneg BUMN Said Didu, serta para direktur utama pihak BUMN Industri Strategis dan perbankan nasional.

Menurut Menkeu, dengan kejelasan prediksi kebutuhan BBM untuk kegiatan operasional TNI seperti itu maka departemennya bisa dengan tepat mengalokasikan anggaran yang memadai. Dia juga menyarankan agar alokasi kebutuhan BBM untuk TNI di masa mendatang tidak lagi berbentuk rupiah melainkan secara konkret dalam bentuk volume BBM yang dibutuhkan per tahunnya.

“Persoalan BBM seperti ini memang sering jadi sumber kekesalan banyak pihak. Saya sering diajak Panglima TNI, katanya supaya sekali-sekali ikut melihat latihan perang. Jadi bisa lihat sendiri BBM TNI itu dipakai buat apa saja. Pihak TNI juga pernah mengeluh, jatah BBM ditetapkan dalam rupiah sementara harga minyak dunia naik turun dan mereka beli (BBM) dengan harga komersial,” ujar Sri.

Untuk mencari solusi bersama, Menkeu mengajak semua departemen dan kementerian negara terkait agar mau duduk bersama dan membahas persoalan tersebut, termasuk soal keberadaan utang BBM TNI ke Pertamina, yang hingga 9 November 2009 besarannya mencapai Rp 7,135 triliun.

“Sistem penganggaran seperti diterapkan sekarang memang perlu dikaji ulang dan diubah. Namun hal itu hanya bisa dilakukan jika perkiraan kebutuhan BBM-nya juga ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak ada pola (konsumsi BBM) yang jelas, kami ya akan selalu kebingungan dalam membuat kebijakan yang tepat, begitu juga Menteri Negara BUMN,” ujar Menkeu.

Sementara itu terkait utang TNI tadi, Menkeu mengaku sepakat dengan tawaran solusi untuk merestrukturisasinya sepanjang langkah itu dilakukan secara transparan dan akuntabel antar semua pihak yang terkait.

Pilihan restrukturisasinya bisa bermacam-macam mulai dari memasukkan piutang Pertamina ke TNI tadi ke dalam Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), memutihkan seluruhnya, atau dibayar dengan surat utang. Usulan restrukturisasi seperti itu juga mencuat dalam rapat kerja antara Menteri Pertahanan, Panglima TNI beserta tiga Kepala Staf Angkatan, dengan Komisi I DPR Senin kemarin.

Dalam jumpa pers usai sesi pertama diskusi Sekretaris Menneg BUMN Said Didu mengatakan langkah restrukturisasi utang seperti itu sudah biasa terjadi dan dilakukan di lingkungan BUMN. Dia juga melihat pihak Pertamina tentunya tidak akan keberatan jika piutangnya tersebut kemudian direstrukturisasi menjadi aset melalui mekanisme PMP tadi.

“Saya pikir Pertamina hanya akan melihat dari sisi neraca dan cash flow. Namun kami dan tentunya pihak Depkeu yakin, pada prinsipnya penyelesaian seperti itu menyenangkan semua pihak karena toh justru bisa menjadikan neraca Pertamina menjadi lebih baik ketimbang piutang tadi terus ada di sana dan meng-gandholi (membebani),” ujar Said.