Soal Pemadaman, PLN Masih Abaikan Ganti Rugi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi terhadap konsumen terkait dengan pemadaman listrik akhir-akhir ini. Namun, PLN baru memperhatikan soal kompensasi dan masih mengabaikan ganti rugi bagi konsumen.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi di Jakarta, Kamis (3/12). Tulus mengatakan, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PLN memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi atas kegagalan memberikan layanan yang dijanjikan kepada konsumen. PLN memang telah menjanjikan kompensasi sebesar 10 persen kepada konsumen yang mengalami pemadaman listrik, tapi belum ada pernyataan soal penggantian kerugian yang dialami oleh pelanggan.

"Pada pasal 4 (UU 25/2009) disebutkan, dalam mengonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa, konsumen berhak atas kompensasi dan ganti rugi. PLN memang menjanjikan kompensasi 10 persen, tapi itu baru sebatas kompensasi. Ganti ruginya belum ada," kata Tulus dalam seminar "Masalah dan Solusi Krisis Tenaga Listrik di DKI Jakarta dan Tangerang" di Hotel Manhattan, Jakarta, Kamis siang.

Tulus menambahkan, pada periode 2005-2008, YLKI telah menerima 5.893 pengaduan dari konsumen listrik di seluruh Indonesia. Sebagian besar di antaranya mengeluhkan soal mutu layanan termasuk gangguan, pemadaman, maupun voltase listrik yang tidak stabil.

"Sebenarnya pemadaman listrik seperti ini sudah sering terjadi di luar Puau Jawa. Namun, baru akibatnya baru terasa begitu Jakarta juga kena. Jadi, pemerintah tampaknya tidak terlalu menanggapi pemadaman di luar Jawa," lanjut Tulus.

Menurutnya, jika pemerintah terus membiarkan krisis kelistrikan ini, pemerintah sendiri yang akan menanggung akibatnya. Harapan pemerintah untuk menjaring investasi asing justru terkendala faktor infrakstruktur yang mengakibatkan investor memilih menanamkan modalnya di negara lain.