3000 Tentara Kurung Keluarga Ampatuan
GENERAL SANTOS, KOMPAS.com Juru bicara militer, Letkol Romero Brawner, menjelaskan, kehadiran tentara itu untuk membatasi ruang gerak keluarga Ampatuan sekaligus mencegah para pendukung klan berkuasa itu mendekati kediaman keluarga tersebut yang berada di Sharrif Aguak, ibu kota Maguindanao. Tindakan itu, ditambahkan Brawner, juga untuk mendukung kepolisian nasional jika surat perintah penahanan dikeluarkan kepada beberapa anggota klan Ampatuan itu, yang kemungkinan didakwa dengan pembunuhan, termasuk pemimpin tertinggi keluarga itu, Andal Ampatuan senior. ”Saat ini penjagaan keamanan sangat ketat di wilayah itu. Kami menghentikan para pendukung mereka supaya tidak masuk ke rumah keluarga itu,” kata Brawner, sambil menambahkan bahwa 10 panser pengangkut pasukan dan tank juga dikerahkan ke Maguindanao. Jubir militer itu menegaskan, kehadiran militer diperlukan untuk mencegah meledaknya kekerasan lebih lanjut, termasuk kemungkinan serangan balas dendam dari klan Mangudadatu, yang juga diketahui memiliki para pendukung bersenjata. Pada saat kunjungan Presiden Gloria Macapagal-Arroyo ke kota General Santos, Rabu (2/12), keluarga para wartawan yang menjadi korban menuntut keadilan cepat ditegakkan. ”Saya menuntut keadilan untuk putri saya. Kita harus melakukan itu kepada keluarga Ampatuan, atas apa yang mereka lakukan terhadapnya dan kawan- kawannya,” kata Maura Montano (90), ibu Marife yang bekerja untuk tabloid Saksi News, yang tewas dalam pembantaian 23 November lalu. Di Manila, ketua penyidik Arturo Cacdac, mengatakan, para penyelidik sudah mengotopsi 37 korban pembantaian, enam di antaranya perempuan. Dia menguraikan, sebagian besar korban ditembak dengan senapan M-16 dari jarak dekat, juga diindikasikan sejumlah perempuan telah diperkosa. Organisasi wartawan Filipina kemarin mengungkapkan kemungkinan untuk meminta PBB terlibat dalam penyidikan kasus pembantaian 57 orang itu. Sekitar 30 wartawan lokal menjadi korban dalam pembantaian yang diyakini dilakukan oleh keluarga Ampatuan itu. Enam organisasi wartawan Filipina menyampaikan kekhawatiran mereka atas integritas penyidikan kepolisian dan penghukuman terhadap para tersangka yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Gloria Macapagal-Arroyo itu. ”Kami mempertimbangkan semua opsi, termasuk meminta badan PBB terlibat dalam penyidikan pembantaian ini,” kata Melinda Quintos-de Jesus, direktur eksekutif Center for Media Freedom and Responsibility. Dua ahli hak asasi manusia mengatakan, penyelidikan atas pembunuhan itu harus menjadi awal dari sebuah proses reformasi besar-besaran di negara itu dan pemerintah harus mencegah terjadinya pembunuhan serupa menjelang pemilihan umum Mei 2010. Tersangka utama di balik pembantaian, Andal Ampatuan Junior, seorang wali kota lokal, sekarang berada di tahanan pemerintah meskipun para pengacaranya telah menyampaikan petisi ke pengadilan agar dia bisa dibebaskan dengan uang jaminan.
