Calderon: Mafia "Membeli" Pejabat
MEXICO CITY, KOMPAS.com
Calderon mengatakan, pembaruan diperlukan untuk membuat para pejabat setempat lebih mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pembaruan itu juga termasuk soal pengawasan yang lebih ketat atas uang yang digunakan dalam kampanye oleh para pejabat.
”Metode utama dan paling banyak digunakan oleh para penjahat adalah melakukan kontak dengan pejabat-pejabat sebelum mereka terpilih, termasuk dengan mendanai kampanye mereka,” kata Calderon.
”Begitu sebuah hubungan ekonomi antara penjahat dan kandidat tercipta, akan sangat sulit, bahkan praktis tidak mungkin memutusnya setelah mereka terpilih. Karena hanya akan membuat hubungan mereka menjadi sebuah hubungan yang permanen,” katanya.
Calderon mengatakan, suap semacam itu ditujukan terutama kepada pejabat-pejabat lokal. Kelompok-kelompok kejahatan dan penguasa bisnis obat bius kini ingin menguasai wilayah-wilayah tertentu untuk penjualan narkoba tingkat jalanan. Suap diberikan karena bisnis narkoba terkadang memerlukan bantuan pihak berwenang tingkat lokal untuk mengamankannya.
Pada Mei 2009, pihak berwenang federal telah menangkap 10 wali kota di Negara Bagian Michoacan, Meksiko barat, dalam operasi penyapuan terhadap politisi yang dituduh melindungi kartel-kartel, terutama kartel La Familia. Delapan wali kota masih berada di penjara untuk dakwaan kejahatan terorganisasi.
Berbicara dalam sebuah konferensi yang bertujuan untuk mencegah uang kotor memasuki politik, Calderon mengatakan bahwa walau peraturan pemilu saat ini memberi pengawasan yang baik atas rekening kampanye di bank, diperlukan lebih banyak peraturan mengenai pengeluaran oleh kandidat secara tunai.
Masalahnya, ada uang tunai dari hasil bisnis obat bius yang biasanya dipakai demi kepentingan politik atau kampanye.
Pada saat ini, sebagian besar pejabat terpilih di Meksiko tidak dapat mencalonkan diri lagi untuk jabatan periode berikutnya. Karena otoritas lokal hanya memegang satu masa jabatan yang bisa sesingkat dua atau tiga tahun, mereka kerap tidak punya alasan untuk mengkhawatirkan apa pendapat pemilih soal kinerja mereka.
Karena itu, para pejabat kini diberi kesempatan untuk mencalonkan diri periode berikutnya. Harapannya, dengan pencalonan kembali, para kandidat harus mempertanggungjawabkan perbuatan sebelumnya, termasuk dugaan soal penggunaan uang ”kotor”.
