Walhi: COP15 Bisa Jadi Wadah Makelar Utang Bernegosiasi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berpendapat, pertemuan Kopenhagen atau biasa disebut COP15 hanya akan menjadi wadah makelar utang bernegosiasi jika pemerintah hanya membawa proyek utang ke pertemuan internasional tersebut.

"Pertemuan Kopenhagen bagi kami hanya menjadi wadah atau media para makelar utang bernegosiasi. Karena itu seharusnya apa yang harus dibawa pemerintah dalam pertemuan Kopenhagen bukan proyek utang yang akan ditawarkan anex satu dan kreditor," kata Ketua Koalisi Anti Utang Walhi, Dani Setiawan, dalam jumpa pers di kantor Walhi Jakarta, Jumat (4/12).

Selanjutnya, menurut Dani, pemerintah seharusnya bersama-sama  mengkoordinasikan untuk mengajukan proposal mekanisme pembiayaan dana adaptasi dan mitigasi yang adil, bukan dengan utang. Sebab, utang hanya akan menambah beban negara dan mengurangi alokasi dana sosial.

"Yang harus dibawa adalah bersama mengkordinasikan untuk sama-sama mengajukan proposal mekanisme pembiayaan adaptasi mitigasi yang adil, bukan dengan utang. Mestinya itu menjadi satu paradigma. Pemerintah harus sensitif, adanya utang akan menyebabkan utang semakin besar dan alokasi dana sosial akan berkurang," katanya.

Untuk diketahui, sesuai dengan konvensi Kyoto, negara anex 1 yang merupakan negara maju dengan tingkat emisi tinggi memiliki kewajiban membiayai dana adaptasi dan mitigasi untuk negara berkembang seperti Indonesia dalam mengurangi emisi karbon.

Akan tetapi kenyataannya, dana yang telah dikeluarkan negara maju seperti Jepang yang telah mengeluarkan 400 dolar Amerika dan Perancis yang mengeluarkan 500 dolar Amerika hanyalah sebuah jebakan yang menjerat negara berkembang untuk berutang. "Jepang 400 dolar US, Perancis 500 dolar US, itu jebakan baru," ujar Dani Setiawan.

Pertemuan Kopenhagen akan digelar pada 7-19 Desember nanti sebagai pertemuan Internasional yang membahas komitmen negara maju dan negara berkembang dalam bekerjasama mengurangi emisi karbon dunia.