Soal Nepal, AS Prihatin

KATHMANDU, KOMPAS.com - Amerika Serikat menyuarakan keprihatinan mendalam atas macetnya proses perdamaian di Nepal, tiga tahun setelah berakhirnya perang sipil satu dekade, menurut pernyataan dari Kedutaan Besar AS, Sabtu (5/12).
   
Kuasa Usaha Kedutaan Besar AS Randy Berry mengemukakan "keprihatinan mendalam mengenai kebuntuan politik di Nepal yang terus berlanjut," dalam sebuah pertemuan dengan Perdana Menteri Nepal Madhav Kumar Nepal, Jumat, demikian menurut pernyataan itu.
   
Konflik antara gerilyawan Maois dan negara berakhir pada 20 November 2006, dengan sebuah kesepakatan perdamaian yang disusul dengan pemilihan umum tahun lalu yang dimenangkan oleh gerilyawan Maois dengan suara mayoritas.
   
Tapi, pemerintahan yang dipimpin kubu Maois jatuh pada Mei setelah presiden membatalkan upaya mereka memecat pemimpin militer. Sejak saat itu proses perdamaian macet akibat kubu Maois menutup proses di parlemen dan melakukan unjuk rasa di jalanan. Mereka meminta permintaan maaf atas apa yang mereka sebut sebagai sebuah keputusan presiden yang tidak berdasar hukum.
   
Pada pertemuan Jumat dengan perdana menteri itu, Berry mendesak para pemimpin politik Nepal untuk "bekerja mewujudkan konsensus secara positif dan membangun."
   
Pertemuan antara diplomat AS dengan PM Nepal itu dilakukan setelah utusan khusus internasional bagi Nepal bulan lalu mengatakan bahwa mereka "sangat prihatin" dengan nasib proses perdamaian.
   
"Kami prihatin bahwa proses penerapan kesepakatan telah macet," menurut pernyataan bersama dari 13 negara, termasuk Amerika Serikat dan Jepang, serta Komisi Eropa.
   
Para diplomat asing mencatat bahwa para pembuat undang-undang jauh tertinggal dari jadwal yang telah ditetapkan untuk menciptakan undang-undang baru, yang seharusnya selesai pada 28 Mei ketika undang-undang sementara berakhir.
   
Proses rehabilitasi dan integrasi militer mantan gerilyawan juga masih berlangsung, katanya.
   
Diplomat AS itu, Jumat, juga menyampaikan keprihatinannya atas aksi kelompok Maois baru-baru ini antara lain menghalangi kegiatan parlemen, merencanakan mengumumkan negara otonom dan melanjutkan upayanya menyita lahan dan panen di Nepal.
   
Sikap Maois tidak konsisten dengan komitmen Maois pada proses perdamaian, penegakan hukum dan demokrasi, kata Berry.