JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencurigai ada muatan politik dalam aksi yang akan digelar oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk memperingati hari Anti Korupsi Sedunia dinilai sebagai bentuk intimidasi. Atas pernyataan itu, Presiden dinilai mencegah inisiatif dan dan daya kreatif masyarakat.
"Pernyataan Presiden itu konyol. Seorang pemimpin yang selama ini mengklaim memiliki komitmen memberantas korupsi tidak pantas berkata itu," ucap Juru Bicara Indonesia Crisis Center (ICC), Hendrik, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Senin (7/12).
Hendrik menegaskan, aksi yang akan digelar 9 Desember mendatang memang bermutan politik karena pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup dengan proses hukum. "Memang ada motivasi politik. Tanpa motif politik, tanpa kemauan politik, jadinya seperti sekarang kuruptor dan politikus korup bebas," tegas dia.
ICC, kata Handrik, menilai bahwa pernyataan Presiden menyimpan motivasi politik. "Presiden takut kepentingan status quo digugat. Ini demi menjaga pencitraan yang menjadi trade mark politik pemerintahan Yudhoyono," ucap dia.
"Presiden pernah menuggunakan isu penunggangan saat terjadi ledakan bom di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton. Dalam pidatonya Presiden menuduh ada kelompok-kelompok yang kalah dalam Pilpres sebagai dalam pengebomam itu. Belakangan tudingan itu tak terbukti," tegas dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang